Rabu, 28 Januari 2009 | 16:36 WIB
SOLO, RABU — Tak hanya perang kata-kata dan iklan yang kini terjadi antara kubu Megawati dan kubu SBY yang memanas. Tim ekonomi Megawati Institute membeberkan fakta-fakta kegagalan janji-janji duet SBY-JK dalam kampanye Pilpres 2004, terkait pada tingkat pertumbuhan, mengurangi pengangguran, sampai janji dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Janji terkait soal pertumbuhan setiap tahun pemerintahan SBY-JK dinilai gagal. Target pertumbuhan ekonomi hanya sukses dicapai pada tahun pertama. Tahun 2005 dijanjikan tingkat pertumbuhan sebesar 5,5 persen dan terealisasi 5,6 persen.
Untuk tahun 2006 dijanjikan pertumbuhan 6,1 persen. Namun, berdasar catatan Mega Institute, pertumbuhan hanya sebesar 5,5 persen. Di tahun 2007, janji peningkatan pertumbuhan oleh pemerintah sebesar 6,7 persen, terealisasi hanya 6,3 persen saja. Adapun di tahun 2008, janji peningkatan pertumbuhan sebesar 7,2 persen dan hanya terealisasi 6,1 persen.
Secara keseluruhan selama pemerintahan ini berjalan malah defisit -0,5 persen dalam pemenuhan janji pada sektor ini. Pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6,6 persen dari target awal sebesar 7,6 persen.
Pemerintahan SBY juga gagal memenuhi janji melakukan penurunan tingkat pengangguran. Mega Institute mencatat, pengangguran di tahun 2008 dijanjikan dapat diturunkan sebesar 6,6 persen, tapi malah bertambah menjadi 8,46 persen.
Rachmat Hidayat
Sumber : Persda Network
Diambil dari : http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/28/16362569/megawati.institute.beberkan.kegagalan.janji.sby-jk..
Rabu, 28 Januari 2009
PDIP: SBY Tirulah Mega
28/01/2009 - 20:50
Djibril Muhammad
INILAH.COM, Jakarta - Serangkaian iklan yang digelontorkan Partai Demokrat dengan berbagai macam keberhasilan pemerintah SBY, dinilai PDIP sebagai sebuah kekeliruan. Sebab, berbagai keberhasilan tersebut hampir dari keseluruhannya tidak mendasar. Iklan tersebut tidak lain untuk menutupi berbagai kelemahan SBY.
"Kalau betul bahwa pemerintah itu sarat prestasi, seharusnya tidak usah iklan. Iklan memang dimaksudkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan pemerintah di bidang yang defisit prestasi. Iklan pemerintah memang ditujukan mengelabui rakyat," kata salah satu anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati Institute, Hendrawan Suparatikno.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan persnya di sela-sela, Rakernas ke-IV PDIP di Solo, Jateng, Rabu (28/1). Menurutnya, beberapa keberhasilan itu seperti pencapaian swasembada beras pada 2008, sebenarnya tidak terpenuhi. Sebab saat ini Indonesia masih mengimpor beras rata-rata sebanyak 28,8 juta kg per bulan.
"Anda tahu bahwa konsumsi beras rata-rata 10 kg per bulan. Jadi impor beras sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan beras sebanyak 2,88 juta orang. Kok berani beraninya mengklaim telah berhasil berswasembada beras. Sementara 2,88 juta orang diberi makan dengan beras impor?" beber dosen ekonomi Universitas Kristen Salatiga ini.
Padahal, pada 2004 ketika Megawati menjabat sebagai presiden, Indonesia telah mencapai swasembada beras. Ketika itu Menteri Pertanian dijabat Bungaran Saragih. Namun, Ketum PDIP itu tidak menggembar-gemborkan prestasi tersebut.
Begitu juga dengan iklan utang rasio Indonesia, yang diklaim diturunkan 34% dari PDB. Padahal sebenarnya pemerintah sekarang inilah yang mewariskan utang terbesar yang berjumlah US$ 86 miliar. Itu juga ditambah dengan utang domestik sebesar Rp 519 triliun.
"Kalau nilai tukar adalah Rp 11.000 per dolar, maka jumlah utang pemerintah adalah sebesar Rp 1,456 triliun. Sebuah jumlah utang paling besar dalam sejarah berdirinya Indonesia. Jadi bayi yang baru lahir sekalipun harus menanggung beban utang sebesar Rp 11,5 juta. Karena itu, tangisan bayi-bayi di republik ini adalah yang paling nyaring," jelasnya.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di akhir pemerintahan Megawati, lanjut dia, totalnya hanya berkisar Rp 1.100 triliun. Jadi selisihnya dengan pemerintahan SBY sebanyak Rp 365 triliun. Pemerintahan SBY setiap tahunnya menambah utang sejumlah Rp 91 triliun.
"Jadi siapa yang mewariskan utang lebih banyak, Ibu Mega atau SBY? Jadi siapa yang lebih berprestasi dalam menekan utang pemerintah Ibu Mega atau SBY?" tanyanya. [jib/bar]
Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/01/28/79510/pdip-sby-tirulah-mega/
Djibril Muhammad
INILAH.COM, Jakarta - Serangkaian iklan yang digelontorkan Partai Demokrat dengan berbagai macam keberhasilan pemerintah SBY, dinilai PDIP sebagai sebuah kekeliruan. Sebab, berbagai keberhasilan tersebut hampir dari keseluruhannya tidak mendasar. Iklan tersebut tidak lain untuk menutupi berbagai kelemahan SBY.
"Kalau betul bahwa pemerintah itu sarat prestasi, seharusnya tidak usah iklan. Iklan memang dimaksudkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan pemerintah di bidang yang defisit prestasi. Iklan pemerintah memang ditujukan mengelabui rakyat," kata salah satu anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati Institute, Hendrawan Suparatikno.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan persnya di sela-sela, Rakernas ke-IV PDIP di Solo, Jateng, Rabu (28/1). Menurutnya, beberapa keberhasilan itu seperti pencapaian swasembada beras pada 2008, sebenarnya tidak terpenuhi. Sebab saat ini Indonesia masih mengimpor beras rata-rata sebanyak 28,8 juta kg per bulan.
"Anda tahu bahwa konsumsi beras rata-rata 10 kg per bulan. Jadi impor beras sebanyak itu cukup untuk memenuhi kebutuhan beras sebanyak 2,88 juta orang. Kok berani beraninya mengklaim telah berhasil berswasembada beras. Sementara 2,88 juta orang diberi makan dengan beras impor?" beber dosen ekonomi Universitas Kristen Salatiga ini.
Padahal, pada 2004 ketika Megawati menjabat sebagai presiden, Indonesia telah mencapai swasembada beras. Ketika itu Menteri Pertanian dijabat Bungaran Saragih. Namun, Ketum PDIP itu tidak menggembar-gemborkan prestasi tersebut.
Begitu juga dengan iklan utang rasio Indonesia, yang diklaim diturunkan 34% dari PDB. Padahal sebenarnya pemerintah sekarang inilah yang mewariskan utang terbesar yang berjumlah US$ 86 miliar. Itu juga ditambah dengan utang domestik sebesar Rp 519 triliun.
"Kalau nilai tukar adalah Rp 11.000 per dolar, maka jumlah utang pemerintah adalah sebesar Rp 1,456 triliun. Sebuah jumlah utang paling besar dalam sejarah berdirinya Indonesia. Jadi bayi yang baru lahir sekalipun harus menanggung beban utang sebesar Rp 11,5 juta. Karena itu, tangisan bayi-bayi di republik ini adalah yang paling nyaring," jelasnya.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di akhir pemerintahan Megawati, lanjut dia, totalnya hanya berkisar Rp 1.100 triliun. Jadi selisihnya dengan pemerintahan SBY sebanyak Rp 365 triliun. Pemerintahan SBY setiap tahunnya menambah utang sejumlah Rp 91 triliun.
"Jadi siapa yang mewariskan utang lebih banyak, Ibu Mega atau SBY? Jadi siapa yang lebih berprestasi dalam menekan utang pemerintah Ibu Mega atau SBY?" tanyanya. [jib/bar]
Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/01/28/79510/pdip-sby-tirulah-mega/
Selasa, 13 Januari 2009
Penurunan harga BBM tutupi kegagalan SBY
Tanggal : 13 Jan 2009
Sumber : Harian Terbit
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diturunkan pada 15 Januari nanti. Namun penurunan harga BBM itu tetap saja dinilai berbau politis. Bahkan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menuding pemerintahan SBY-JK membohongi rakyat.
Sedang mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintah cukup lihai menguasai psikologis rakyat. Padahal sudah kewajiban pemerintah menurunkan harga BBM, seperti kebijakan menaikkan tarifnya dulu.
"Pemerintah ini cukup lihai, bisa menguasai psikologis rakyatnya. Rakyat kita itu terlalu mudah percaya. Terlalu banyak berbaik sangka, dan selalu husnudzon," kata Amien Rais usai diskusi bersama Komite Penyelamatan Kekayaan Negara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Boni Hargen menilai, penurunan BBM ini hanya untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Soal penurunan BBM, SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa, namun dia pintar memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia. Menurut dia, ini upaya membohongi rakyat.
Dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Selasa (13/1), pengamat politik lainnya yang juga dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, mengakui kebijakan pemerintahan SBY menurunkan harga BBM bersubsidi sekaligus memberikan keuntungan politik bagi SBY dalam menghadapi Pilpres 2009.
"Itulah keuntungan incumbent yang tidak dimiliki kandidat lain. SBY tak perlu banyak keluar biaya untuk membangun pencitraan atau popularitas. Dia cukup dengan memperbaiki kebijakan yang berdampak pada kepentingan rakyat banyak popularitas akan datang dengan sendirinya, " tambah Maswadi.
Namun dia mengingatkan, kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) itu harus berdampak positif bagi perbaikan ekonomi bangsa, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan politik saja, juga harus berdampak terhadap ekonomi rakyat kecil.
Pemerintah kembali memutuskan penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang mulai berlaku 15 Januari 2009. Harga premium turun Rp500 (10 persen) dari semula Rp5.000 menjadi Rp4.500 per liter. Harga solar turun Rp300 (6,25 persen) dari semula Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, juga menilai kebijakan penurunan harga BBM menguntungkan politik SBY. "Bisa menguntungkan politik SBY, bisa juga jadi blunder apabila tidak bisa mempertahankan harga BBM," katanya.
Mahfudz mengatakan, penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Boni Hargen memprediksi, setelah pemilu legislatif April 2009, SBY akan menurunkan lagi harga BBM. Mungkin menjadi Rp 4000. Cara ini dilakukan untuk mencari dukungan sehingga rakyat memilih SBY. "Namun, mendongkrak popularitas SBY lewat harga BBM tidak akan berhasil, karena rakyat sekarang sudah cerdas," ujarnya.
Amien Rais mengatakan, hendaknya rakyat jangan terbuai dengan angin surga pemerintah, karena sudah kewajiban pemerintah menurunkan tarif BBM. Kalau tidak menurunkan, malah pemerintah artinya mempecundangi dan membodohi rakyat.
"Ya pelan-pelan itu diturunkan. Nanti pas menjelang pemilu semakin diturunkan lagi. Dan ini dijadikan bahan kampanye. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik," ujar mantan Ketua MPR itu.
Seharusnya, lanjut Amien, pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menurunkan harga BBM. Dengan menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan bisa separuhnya berkurang.
"Ya ini baru prestasi. Kalau menurunkan BBM itu sudah seharusnya kok. Seperti orang mengantuk ya harus tidur. Nggak ada yang aneh kan?" ungkap.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR, Muhammad Yasin Kara menegaskan, pemerintah jangan menjadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) sebagai alat politik untuk memenangkan kursi presiden pada pemilu 2009.
Menurut Yasin, langkah yang dilakukan pemerintah jelas-jelas mempermainkan rakyat. Kalau tidak, caranya tentu bukan begitu. "Masak dalam 45 hari pemerintah menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Bagaimana cara menghitungnya kalau ini tidak dikatakan mempermainkan rakyat," kata dia.
Malah saya khawatir, kata anggota Komisi X DPR tersebut, ini bukan yang terakhir pemerintah menurunkan harga BBM. Hal serupa kemungkinan juga akan dilakukan menjelang pemilihan presiden 2009 sehingga pemerintahan sekarang kembali terpilih untuk masa lima tahun berikutnya.
Harusnya, jelas Yasin, subsidi BBM tersebut dipatok sehingga tidak dapat dijadikan alat politik. Dengan dipatoknya harga BBM, bila harga minyak mentah dunia naik, harga BBM dalam negeri otomatis ikut naik dan demikian juga sebaliknya. "Kalau seperti ini, jangan-jangan bila harga minyak mentah dunia naik akibat terjadinya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah kembali menurunkan harga BBM dalam negeri. Biar rugi asal populeritas terus naik sehingga terpilih kembali pada pilpres nanti."
Sementara itu anak buah SBY di DPR, Sutan Batoeghana tidak terpancing dengan tanggapan miring kader PAN tersebut. "Biar saja orang beranggapan demikian. Dalam alam demokrasi seperti sekarang, semua orang punya hak berbicara dan biar saja masyarakat yang menilai," kata dia.
Menurut Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), duet pemerinthan SBY-JK benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Penurunan harga BBM dalam negeri sampai tiga kali dalam 45 hari, kata Sutan, mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia. "Kan harga minyak mentah dunia itu tidak langsung turun seperti saat ini. Penurunannya kan bertahap. Jadi, pemerintah menurunkan BBM dalam negeri juga secara bertahap," jelas dia.
Malah, kata Sutan, bukan tidak mungkin harga BBM dalam negeri ini kembali turun bila harga minyak mentah di pasar dunia juga turun. (pnb/art)
Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=59779
Sumber : Harian Terbit
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diturunkan pada 15 Januari nanti. Namun penurunan harga BBM itu tetap saja dinilai berbau politis. Bahkan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menuding pemerintahan SBY-JK membohongi rakyat.
Sedang mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintah cukup lihai menguasai psikologis rakyat. Padahal sudah kewajiban pemerintah menurunkan harga BBM, seperti kebijakan menaikkan tarifnya dulu.
"Pemerintah ini cukup lihai, bisa menguasai psikologis rakyatnya. Rakyat kita itu terlalu mudah percaya. Terlalu banyak berbaik sangka, dan selalu husnudzon," kata Amien Rais usai diskusi bersama Komite Penyelamatan Kekayaan Negara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Boni Hargen menilai, penurunan BBM ini hanya untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Soal penurunan BBM, SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa, namun dia pintar memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia. Menurut dia, ini upaya membohongi rakyat.
Dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Selasa (13/1), pengamat politik lainnya yang juga dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, mengakui kebijakan pemerintahan SBY menurunkan harga BBM bersubsidi sekaligus memberikan keuntungan politik bagi SBY dalam menghadapi Pilpres 2009.
"Itulah keuntungan incumbent yang tidak dimiliki kandidat lain. SBY tak perlu banyak keluar biaya untuk membangun pencitraan atau popularitas. Dia cukup dengan memperbaiki kebijakan yang berdampak pada kepentingan rakyat banyak popularitas akan datang dengan sendirinya, " tambah Maswadi.
Namun dia mengingatkan, kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) itu harus berdampak positif bagi perbaikan ekonomi bangsa, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan politik saja, juga harus berdampak terhadap ekonomi rakyat kecil.
Pemerintah kembali memutuskan penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang mulai berlaku 15 Januari 2009. Harga premium turun Rp500 (10 persen) dari semula Rp5.000 menjadi Rp4.500 per liter. Harga solar turun Rp300 (6,25 persen) dari semula Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, juga menilai kebijakan penurunan harga BBM menguntungkan politik SBY. "Bisa menguntungkan politik SBY, bisa juga jadi blunder apabila tidak bisa mempertahankan harga BBM," katanya.
Mahfudz mengatakan, penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Boni Hargen memprediksi, setelah pemilu legislatif April 2009, SBY akan menurunkan lagi harga BBM. Mungkin menjadi Rp 4000. Cara ini dilakukan untuk mencari dukungan sehingga rakyat memilih SBY. "Namun, mendongkrak popularitas SBY lewat harga BBM tidak akan berhasil, karena rakyat sekarang sudah cerdas," ujarnya.
Amien Rais mengatakan, hendaknya rakyat jangan terbuai dengan angin surga pemerintah, karena sudah kewajiban pemerintah menurunkan tarif BBM. Kalau tidak menurunkan, malah pemerintah artinya mempecundangi dan membodohi rakyat.
"Ya pelan-pelan itu diturunkan. Nanti pas menjelang pemilu semakin diturunkan lagi. Dan ini dijadikan bahan kampanye. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik," ujar mantan Ketua MPR itu.
Seharusnya, lanjut Amien, pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menurunkan harga BBM. Dengan menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan bisa separuhnya berkurang.
"Ya ini baru prestasi. Kalau menurunkan BBM itu sudah seharusnya kok. Seperti orang mengantuk ya harus tidur. Nggak ada yang aneh kan?" ungkap.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR, Muhammad Yasin Kara menegaskan, pemerintah jangan menjadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) sebagai alat politik untuk memenangkan kursi presiden pada pemilu 2009.
Menurut Yasin, langkah yang dilakukan pemerintah jelas-jelas mempermainkan rakyat. Kalau tidak, caranya tentu bukan begitu. "Masak dalam 45 hari pemerintah menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Bagaimana cara menghitungnya kalau ini tidak dikatakan mempermainkan rakyat," kata dia.
Malah saya khawatir, kata anggota Komisi X DPR tersebut, ini bukan yang terakhir pemerintah menurunkan harga BBM. Hal serupa kemungkinan juga akan dilakukan menjelang pemilihan presiden 2009 sehingga pemerintahan sekarang kembali terpilih untuk masa lima tahun berikutnya.
Harusnya, jelas Yasin, subsidi BBM tersebut dipatok sehingga tidak dapat dijadikan alat politik. Dengan dipatoknya harga BBM, bila harga minyak mentah dunia naik, harga BBM dalam negeri otomatis ikut naik dan demikian juga sebaliknya. "Kalau seperti ini, jangan-jangan bila harga minyak mentah dunia naik akibat terjadinya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah kembali menurunkan harga BBM dalam negeri. Biar rugi asal populeritas terus naik sehingga terpilih kembali pada pilpres nanti."
Sementara itu anak buah SBY di DPR, Sutan Batoeghana tidak terpancing dengan tanggapan miring kader PAN tersebut. "Biar saja orang beranggapan demikian. Dalam alam demokrasi seperti sekarang, semua orang punya hak berbicara dan biar saja masyarakat yang menilai," kata dia.
Menurut Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), duet pemerinthan SBY-JK benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Penurunan harga BBM dalam negeri sampai tiga kali dalam 45 hari, kata Sutan, mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia. "Kan harga minyak mentah dunia itu tidak langsung turun seperti saat ini. Penurunannya kan bertahap. Jadi, pemerintah menurunkan BBM dalam negeri juga secara bertahap," jelas dia.
Malah, kata Sutan, bukan tidak mungkin harga BBM dalam negeri ini kembali turun bila harga minyak mentah di pasar dunia juga turun. (pnb/art)
Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=59779
Kamis, 08 Januari 2009
Under Pay
Pembayaran gaji TKI di luar negeri, dapat dikatakan di semua negara mengalami pembayaran gaji di bawah standar.
Jika dibandingkan dengan TK Filipina misalnya, di semua negara penempatan, mereka mendapat gaji yang lebih tinggi dari TKI.
Bahkan di negara Arab sekalipun, yang katanya mempunyai ikatan latar belakang yang kuat, TKI mengalami pembayaran di bawah TK Filipina.
Jika dibandingkan dengan TK Filipina misalnya, di semua negara penempatan, mereka mendapat gaji yang lebih tinggi dari TKI.
Bahkan di negara Arab sekalipun, yang katanya mempunyai ikatan latar belakang yang kuat, TKI mengalami pembayaran di bawah TK Filipina.
Rabu, 07 Januari 2009
Menteri Depnakertrans
Erman Suparno
Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat Ketua FKB di DPR
Wahai para TKI dan mantan TKI, bagaimana kinerja menteri Anda terhadap Anda????
Pantaskah partainya Anda pilih kembali????
Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat Ketua FKB di DPR
Wahai para TKI dan mantan TKI, bagaimana kinerja menteri Anda terhadap Anda????
Pantaskah partainya Anda pilih kembali????
Minggu, 04 Januari 2009
Pahlawan Devisa
Kalau mendengar kata "Pahlawan" pasti yang ada dibenak kita antara lain adalah penghormatan yang begitu mendalam.
Hal ini sebenarnya juga harus berlaku bagi Pahlawan Devisa kita.
Pada kenyataannya, para petinggi di Depnakertrans, bekerja berdasarkan kepentingan partainya, sehingga tidak mengherankan kalau kebocoran yang diciptakan di sana-sini.
Untuk menutupi kebocoran tersebut, maka Pahlawan Devisa kita yang harusnya datang disambut dengan karpet merah - seperti yang terjadi kepada para Pahlawan Devisa Filipina di Negaranya - justru dimanfaatkan secara sistematis.
Mungkin sudah saatnya para mantan TKI, membuat asosiasi yang kuat untuk membuat parlemen jalanan.
Hal ini sebenarnya juga harus berlaku bagi Pahlawan Devisa kita.
Pada kenyataannya, para petinggi di Depnakertrans, bekerja berdasarkan kepentingan partainya, sehingga tidak mengherankan kalau kebocoran yang diciptakan di sana-sini.
Untuk menutupi kebocoran tersebut, maka Pahlawan Devisa kita yang harusnya datang disambut dengan karpet merah - seperti yang terjadi kepada para Pahlawan Devisa Filipina di Negaranya - justru dimanfaatkan secara sistematis.
Mungkin sudah saatnya para mantan TKI, membuat asosiasi yang kuat untuk membuat parlemen jalanan.
Sabtu, 03 Januari 2009
Skandal Seks Yahya Zaini
Nasib baik Yahya memang tak bisa dilepaskan dari campur tangan Akbar, seniornya di HMI. Tapi, pada Musyawarah Nasional Golkar 2004, Yahya mengambil peranan dalam menggagalkan ambisi Akbar mempertahankan kursi ketua umum. Ia berpihak ke kubu lawan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR-RI Agung Laksono. Kerja kerasnya mengegolkan Kalla berbuah jabatan baru di Golkar sebagai koordinator bidang agama dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat.Zaini menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar dan merupakan anggota Komisi II di DPR. Ia juga pernah terlibat dalam Pansus RUU Partai Politik sebagai ketua.
Skandal seks
Yahya menikah dengan Ir. Sharmila dan ayah tiga orang anak. Pada akhir November 2006 beredar video hubungan mesum antara Zaini dengan seorang penyanyi dangdut bernama Maria Eva. Seiring beredarnya video mesum tersebut, karier politik yang dirintisnya dengan penuh perjuangan seperti meredup. Bahkan, karier politiknya cenderung merosot setelah beredarnya rekaman video mesum lewat telepon seluler dan surat elektronik. Bahkan, stasiun televisi swasta sudah menayangkan 42 detik adegan ranjang dirinya dan pasangannya yang direkam pada 2004. Ia menghindari pers sejak pulang dari kunjungan dinas ke Australia pada 1 Desember 2006.
Menurut pengakuan Maria Eva, hubungan tersebut dilakukan tanpa pernikahan dan ia sempat mengandung janin bayi hasil hubungan tersebut, yang kemudian digugurkan.
Setelah menjadi bulan-bulanan pers, ia memutuskan mundur dari jabatan kepartaian. Ia mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Kerohanian. Surat pengunduran diri tertanggal 4 Desember 2006 diterima Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahya_Zaini
http://indonesiabreakingnewsonline.blogspot.com/2008/07/skandal-seks-pejabat-memakai-uang.html
Skandal seks
Yahya menikah dengan Ir. Sharmila dan ayah tiga orang anak. Pada akhir November 2006 beredar video hubungan mesum antara Zaini dengan seorang penyanyi dangdut bernama Maria Eva. Seiring beredarnya video mesum tersebut, karier politik yang dirintisnya dengan penuh perjuangan seperti meredup. Bahkan, karier politiknya cenderung merosot setelah beredarnya rekaman video mesum lewat telepon seluler dan surat elektronik. Bahkan, stasiun televisi swasta sudah menayangkan 42 detik adegan ranjang dirinya dan pasangannya yang direkam pada 2004. Ia menghindari pers sejak pulang dari kunjungan dinas ke Australia pada 1 Desember 2006.
Menurut pengakuan Maria Eva, hubungan tersebut dilakukan tanpa pernikahan dan ia sempat mengandung janin bayi hasil hubungan tersebut, yang kemudian digugurkan.
Setelah menjadi bulan-bulanan pers, ia memutuskan mundur dari jabatan kepartaian. Ia mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Kerohanian. Surat pengunduran diri tertanggal 4 Desember 2006 diterima Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahya_Zaini
http://indonesiabreakingnewsonline.blogspot.com/2008/07/skandal-seks-pejabat-memakai-uang.html
Skandal Seks Pejabat - Memakai Uang Rakyat untuk Maksiat?
Max Moein dengan seorang perempuanBeberapa pejabat tertangkap basah selingkuh di antaranya dengan pelacur. Padahal upah pelacur kelas atas Rp 5-7 juta sekali main. Jadi jika pejabat tersebut main seminggu sekali akan habis Rp 28 juta lebih per bulan hanya untuk maksiat. Padahal gajinya hanya Rp 30 juta per bulan (belum dipotong buat partai).
Oleh karena itu pejabat yang selingkuh bukannya memakai uangnya untuk memakmurkan rakyat justru memakainya untuk maksiat. Karena biaya zinah cukup besar, dia juga bisa melakukan korupsi untuk itu. Di antaranya ada yang dituduh korupsi menerima uang suap.
Ada lagi seorang karyawan di satu lembaga militer yang kerap ditugaskan atasannya untuk mencari perempuan bagi pejabat pusat yang berkunjung. Itu semua memakai uang negara. Apakah ini cuma kasuistis atau terjadi di departemen lain?
http://indonesiabreakingnewsonline.blogspot.com/2008/07/skandal-seks-pejabat-memakai-uang.html
Oleh karena itu pejabat yang selingkuh bukannya memakai uangnya untuk memakmurkan rakyat justru memakainya untuk maksiat. Karena biaya zinah cukup besar, dia juga bisa melakukan korupsi untuk itu. Di antaranya ada yang dituduh korupsi menerima uang suap.
Ada lagi seorang karyawan di satu lembaga militer yang kerap ditugaskan atasannya untuk mencari perempuan bagi pejabat pusat yang berkunjung. Itu semua memakai uang negara. Apakah ini cuma kasuistis atau terjadi di departemen lain?
http://indonesiabreakingnewsonline.blogspot.com/2008/07/skandal-seks-pejabat-memakai-uang.html
Besar-Kecil Rekening Dana Awal Kampanye Parpol-Parpol di Daerah
PDIP di Situbondo Hampir Rp 1 Miliar
Sebagian besar KPUD di Jatim sudah menyelesaikan pengumpulan rekening dana awal kampanye parpol-parpol peserta pemilu. Parpol mana saja yang bersaldo besar atau kecil di daerah? Apakah rekening yang dilaporkan itu benar-benar steril dari unsur rekayasa?
Di Kota Mojokerto, semua partai sudah menyerahkan dana awal kampanye ke KPUD setempat. Hasilnya, dari 34 partai peserta pemilu di Kota Mojokerto, dana paling besar tak menembus angka Rp 10 juta. Yaitu, Partai Patriot sebesar Rp 5,1 juta.
Ketua KPU Kota Mojokerto Chusnun Amin menyatakan, berapa pun jumlah yang dilaporkan tidak menjadi masalah. Yang terpenting, semua memenuhi batas minimal Rp 50 ribu pembuatan rekening di bank. ''Di Kota Mojokerto, seluruh parpol sudah menyerahkan rekening. Jadi, tidak ada yang harus dicoret karena tidak menyerahkan rekening khusus parpol dan dana awal kampanye,'' katanya.
Berdasar laporan yang masuk, tujuh parpol memilih batas minimal pembuatan rekening di bank. Yakni, PKPB, Partai Barnas, PKPI, PPI, PPDI, PDK, dan PPP.
Di Kabupaten Situbondo, dana kampanye terbesar, Rp 829.705.000, dimiliki PDIP. Kemudian, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bersaldo Rp 575 juta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdana Rp 200 juta. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) memiliki dana Rp 20 juta. Partai Merdeka menyimpan Rp 12,8 juta. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bersaldo Rp 5 juta.
Yang menarik, ada parpol yang dana kampanyenya tidak sampai Rp 100 ribu. Di antaranya, Partai Persatuan Daerah (PPD) dengan saldo Rp 41.850. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masing-masing bersaldo Rp 50 ribu.
Selain itu, Partai Bintang Reformasi (PBR) menyimpan Rp 100 ribu. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) masing-masing bersaldo Rp 200 ribu. Partai Serikat Indonesia (PSI) memiliki dana Rp 250 ribu.
Di Pamekasan, di antara 31 parpol peserta Pemilu 2009, Partai Demokrat mempunyai dana awal paling banyak. Yakni, Rp 600 juta. Sebaliknya, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) merupakan partai termiskin. Partai itu hanya punya dana awal Rp 50 ribu.
PPP berada di urutan kedua. Partai terbesar dengan perolehan 18 kursi saat Pemilu 2004 itu memiliki saldo Rp 100 juta. Partai Golkar bersaldo Rp 64 juta.
Menariknya, meski tidak punya kursi di DPRD, PKPI masuk empat besar partai bersaldo terbanyak. Yakni, Rp 20 juta. PKB berada di urutan lima dengan saldo awal Rp 12 juta.
Di Kabupaten Mojokerto, PKNU merupakan partai yang memiliki dana terbesar. Yakni, mencapai Rp 218 juta.(pri/irw/abi/yr/nam/ris/jpnn/kum)
Sumber: Jawa Pos, 13 Maret 2009
Sebagian besar KPUD di Jatim sudah menyelesaikan pengumpulan rekening dana awal kampanye parpol-parpol peserta pemilu. Parpol mana saja yang bersaldo besar atau kecil di daerah? Apakah rekening yang dilaporkan itu benar-benar steril dari unsur rekayasa?
Di Kota Mojokerto, semua partai sudah menyerahkan dana awal kampanye ke KPUD setempat. Hasilnya, dari 34 partai peserta pemilu di Kota Mojokerto, dana paling besar tak menembus angka Rp 10 juta. Yaitu, Partai Patriot sebesar Rp 5,1 juta.
Ketua KPU Kota Mojokerto Chusnun Amin menyatakan, berapa pun jumlah yang dilaporkan tidak menjadi masalah. Yang terpenting, semua memenuhi batas minimal Rp 50 ribu pembuatan rekening di bank. ''Di Kota Mojokerto, seluruh parpol sudah menyerahkan rekening. Jadi, tidak ada yang harus dicoret karena tidak menyerahkan rekening khusus parpol dan dana awal kampanye,'' katanya.
Berdasar laporan yang masuk, tujuh parpol memilih batas minimal pembuatan rekening di bank. Yakni, PKPB, Partai Barnas, PKPI, PPI, PPDI, PDK, dan PPP.
Di Kabupaten Situbondo, dana kampanye terbesar, Rp 829.705.000, dimiliki PDIP. Kemudian, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bersaldo Rp 575 juta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdana Rp 200 juta. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) memiliki dana Rp 20 juta. Partai Merdeka menyimpan Rp 12,8 juta. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) bersaldo Rp 5 juta.
Yang menarik, ada parpol yang dana kampanyenya tidak sampai Rp 100 ribu. Di antaranya, Partai Persatuan Daerah (PPD) dengan saldo Rp 41.850. Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masing-masing bersaldo Rp 50 ribu.
Selain itu, Partai Bintang Reformasi (PBR) menyimpan Rp 100 ribu. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) masing-masing bersaldo Rp 200 ribu. Partai Serikat Indonesia (PSI) memiliki dana Rp 250 ribu.
Di Pamekasan, di antara 31 parpol peserta Pemilu 2009, Partai Demokrat mempunyai dana awal paling banyak. Yakni, Rp 600 juta. Sebaliknya, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) merupakan partai termiskin. Partai itu hanya punya dana awal Rp 50 ribu.
PPP berada di urutan kedua. Partai terbesar dengan perolehan 18 kursi saat Pemilu 2004 itu memiliki saldo Rp 100 juta. Partai Golkar bersaldo Rp 64 juta.
Menariknya, meski tidak punya kursi di DPRD, PKPI masuk empat besar partai bersaldo terbanyak. Yakni, Rp 20 juta. PKB berada di urutan lima dengan saldo awal Rp 12 juta.
Di Kabupaten Mojokerto, PKNU merupakan partai yang memiliki dana terbesar. Yakni, mencapai Rp 218 juta.(pri/irw/abi/yr/nam/ris/jpnn/kum)
Sumber: Jawa Pos, 13 Maret 2009
Jumat, 02 Januari 2009
Penghayat Kepercayaan Terpinggirkan Sejak Dahulu
Meskipun punya lebih dari 85.000 anggota di Sumatera Utara, kaum penghayat pada Tuhan Yang Maha Esa merasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberi perhatian kepada mereka. Tak pernah ada dialog yang intens dengan kaum penghayat, apalagi ruang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara.
Secara resmi di Sumatera Utara kini terdapat 16 aliran kepercayaan yang muncul sebagai representasi tradisi Batak dan Jawa. Dalam tradisi Batak, kaum penghayat tergabung antara lain dalam Ugamo Malim (Parmalim) yang berpusat di Laguboti, Toba Samosir, Ugamo Bangsa Batak di Medan, Habonaron Da Bona di Simalungun, Pijer Bodi di Karo, Sipituruang di Karo, Golongan Si Raja Batak di Kisaran dan Tanjung Balai, juga kelompok-kelompok Parmalim di berbagai tempat.
Sementara itu, tradisi kejawen muncul dalam kelompok seperti Galih Puja Rahayu di Medan dan sekitarnya serta Ilmu Rasa Sejati di Tanah Jawa, Simalungun.
Meskipun sudah ada yang mulai berani menunjukkan diri, banyak yang masih takut-takut, terutama stigma "tak beragama" yang sering muncul di masyarakat dan dianggap aliran sesat. Tirani mayoritas terhadap warga minoritas masih mereka rasakan.
Pekan lalu Ugamo Bangsa Batak untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara persembahan secara terbuka. Meskipun sudah menjadi kelompok penghayat yang secara resmi diakui pemerintah sejak tahun 2001, untuk menyelenggarakan acara mereka perlu mengajukan izin ke Kesbanglinmas, Polda Sumut, Poltabes Medan, hingga ke Polsek Medan Sunggal.Kepala Subdit Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sri Hartini mengatakan, berdasarkan pengalaman kelompok mendampingi kelompok penghayat, warga masyarakat ini justru merupakan warga negara yang patuh. Ajaran mereka sangat menghargai alam dan kemanusiaan sehingga hidupnya pun tak berbuat jahat kepada orang lain.
Parmalim yang berpusat di Lagubotti, misalnya. Perilaku penghayat agama asli Batak ini sangat santun. Mereka selalu mencoba tidak menyakiti orang lain. Mereka juga tidak mau sembarang makan sebab makanan ikut menunjang perkembangan jiwa.
Jumlah mereka ribuan serta tersebar di Jawa dan Sumatera. Jika selama ini penghayat dianggap masyarakat marjinal dan tak berpendidikan, tidak demikian dengan Parmalim. Orang-orang mudanya menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dan berwawasan luas. Beberapa mengaku harus menyembunyikan Parmalim mereka saat menempuh pendidikan karena capek menjawab pertanyaan orang.
Banyak peneliti asing yang justru tertarik pada agama asli ini, terutama dari sisi kebudayaan dan seninya karena mereka menggunakan musik dan tari tradisional Batak. Namum, warga setempat justru melupakan. Pelestari agama-agama asli di Indonesia yang justru terstigma menjadi orang tak beragama atau malah penyembah berhala.
Tahun lalu pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007, membuat pemerintah mengakui perkawinan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penghayat mendapatkan surat kawin dan melakukan perkawinan di depan pemuka penghayat dan berhak mempunyai kartu tanda penduduk dengan mengosongkan kolom agama.
Terbitnya PP itu membuat akta perkawinan sudah bisa dilayani dan KTP bisa diladeni. Meskipun demikian, masih ada kendala bagi penghayat, misalnya dalam hal penguburan dan pendirian rumah ibadah. Makam umum belum bisa menerima pemakaman kaum penghayat.
Sumber : Kompas, April 2008
http://budiawan-hutasoit.blogspot.com/2008/04/penghayat-kepercayaan-terpinggirkan.html
Umat Parmalim Kesulitan Identitas
Umat Parmalim hingga kini masih belum diakui secara administrasi sebagai keyakinan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan mereka sulit masuk ke instansi resmi, terutama pemerintahan. Mereka kerap terpaksa menerima identitas lain dalam urusan administrasi.
"Sangat sulit memperoleh KTP. Aparat pemerintah tidak mau mengakui kami sebagai pemeluk Parmalim. Mereka baru memberi KTP jika kami mengakui salah satu dari agama yang diakui pemerintah," kata Relita boru Manurung (26 th), Kamis (17/7/2008), ditemui saat ritual sipahal lima di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
Relita yang juga lulusan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Medan itu sulit mencari kerja. Dia kerap ditanya soal identitas agama, yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dicarinya. Kini dia terpaksa memilih salah satu agama yang diakui pemerintah.
"Saya meminta agama ditulis Parmalim, tetapi tidak diakui petugas," katanya. Soal pendidikan, dia terpaksa menempuh pelajaran agama yang diakui pemerintah.
Kesulitan yang sama dialami oleh Aman Sirait (47 th). Dia yang kini sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Organisasi Kabupaten Serdang Bedagai mengisi kolom agama yang diakui pemerintah. "Saya pillih yang mudah saja. Saya tetap menjadi Parmalim bersama keluarga dari dahulu," katanya.
Kendati demikian, identitas Parmalim sempat tercantum di surat pengangkatan PNS. Sementara ini cukup melegakannya meski identitas itu hanya tercantum di SK PNS saja. Dia menginginkan pemerintah bersikap adil kepada semua pemeluk agama, termasuk menjamin kebebasan beragama.
"Selain soal identitas agama, kami belum leluasa mendirikan tempat ibadah. Ada umat lain yang keberatan saat kami mendirikan tempat ibadah di Medan," kata Aman Sirait.
Pimpinan Parmalim yang berpusat di Huta Tinggi, Raja Marnakkok Naipospos, mengatakan, umat Parmalim saat ini berjumlah sekitar 2.000 keluarga. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terkonsentrasi di Sumut. Pada peringatan sipaha lima (bulan kelima) kali ini mereka pemeluk Parmalim berkumpul di Huta Tinggi melakukan ritual ibadah. Ritual ini berlangsung tiga hari sebagai ungkapan rasa syukur kepada Mula Jadi Nabolon (Sang Maha Kuasa).
Marnakkok mengatakan, soal identitas agama memang belum selesai. Persoalan identitas agama itu, katanya, lebih banyak dirasakan kaum muda. Mestinya pemerintah menghargai agama yang lahir, berkembang, dan dipeluk warga Indonesia sendiri.
Sumber : Kompas, Jumat, 18 Juli 2008
http://budiawan-hutasoit.blogspot.com/2008/07/umat-parmalim-kesulitan-identitas.html
"Sangat sulit memperoleh KTP. Aparat pemerintah tidak mau mengakui kami sebagai pemeluk Parmalim. Mereka baru memberi KTP jika kami mengakui salah satu dari agama yang diakui pemerintah," kata Relita boru Manurung (26 th), Kamis (17/7/2008), ditemui saat ritual sipahal lima di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
Relita yang juga lulusan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Medan itu sulit mencari kerja. Dia kerap ditanya soal identitas agama, yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dicarinya. Kini dia terpaksa memilih salah satu agama yang diakui pemerintah.
"Saya meminta agama ditulis Parmalim, tetapi tidak diakui petugas," katanya. Soal pendidikan, dia terpaksa menempuh pelajaran agama yang diakui pemerintah.
Kesulitan yang sama dialami oleh Aman Sirait (47 th). Dia yang kini sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Organisasi Kabupaten Serdang Bedagai mengisi kolom agama yang diakui pemerintah. "Saya pillih yang mudah saja. Saya tetap menjadi Parmalim bersama keluarga dari dahulu," katanya.
Kendati demikian, identitas Parmalim sempat tercantum di surat pengangkatan PNS. Sementara ini cukup melegakannya meski identitas itu hanya tercantum di SK PNS saja. Dia menginginkan pemerintah bersikap adil kepada semua pemeluk agama, termasuk menjamin kebebasan beragama.
"Selain soal identitas agama, kami belum leluasa mendirikan tempat ibadah. Ada umat lain yang keberatan saat kami mendirikan tempat ibadah di Medan," kata Aman Sirait.
Pimpinan Parmalim yang berpusat di Huta Tinggi, Raja Marnakkok Naipospos, mengatakan, umat Parmalim saat ini berjumlah sekitar 2.000 keluarga. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang terkonsentrasi di Sumut. Pada peringatan sipaha lima (bulan kelima) kali ini mereka pemeluk Parmalim berkumpul di Huta Tinggi melakukan ritual ibadah. Ritual ini berlangsung tiga hari sebagai ungkapan rasa syukur kepada Mula Jadi Nabolon (Sang Maha Kuasa).
Marnakkok mengatakan, soal identitas agama memang belum selesai. Persoalan identitas agama itu, katanya, lebih banyak dirasakan kaum muda. Mestinya pemerintah menghargai agama yang lahir, berkembang, dan dipeluk warga Indonesia sendiri.
Sumber : Kompas, Jumat, 18 Juli 2008
http://budiawan-hutasoit.blogspot.com/2008/07/umat-parmalim-kesulitan-identitas.html
Kamis, 01 Januari 2009
Bupati Pelalawan Divonis 11 Tahun Penjara -
Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. "Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi." kata ketua majelis hakim Krisna Menon saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
http://www.kpk.go.id
Catatan :
Riauterkini-PEKANBARU- Langkat Tengku Azmun Jaafar untuk kembali menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pelelawan semakin mulus. Setelah mendapat dukungan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera, kali ini dukungan lebih kut datang dari partai pemenang Pemilu 2004 silam, yakni Partai Golkar. Secara resmi DPD Partai Golkar Pelelawan menjagokan Tengku Azmun Jaafar untuk maju pada Pilkada yang digelar Februari mendatang.
http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=6370
http://www.kpk.go.id
Catatan :
Riauterkini-PEKANBARU- Langkat Tengku Azmun Jaafar untuk kembali menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pelelawan semakin mulus. Setelah mendapat dukungan resmi dari Partai Keadilan Sejahtera, kali ini dukungan lebih kut datang dari partai pemenang Pemilu 2004 silam, yakni Partai Golkar. Secara resmi DPD Partai Golkar Pelelawan menjagokan Tengku Azmun Jaafar untuk maju pada Pilkada yang digelar Februari mendatang.
http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=6370
Wakil Wali Kota Medan Dituntut 5 Tahun Penjara -
Wakil Wali Kota Medan, Ramli dituntut lima tahun penjara, membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan pidana kurungan serta uang pengganti Rp 18,1 miliar subsider pidana penjara 3 tahun. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dan penyalahgunaan dana APBD Kota Medan, 2002-2006.
http://www.kpk.go.id
http://www.kpk.go.id
Walikota Medan Divonis 5 Tahun -
Wali Kota Medan Abdillah divonis 5 tahun penjara, membayar denda Rp 250 juta, dan uang pengganti kerugian negara Rp 17,826 miliar. Abdillah dinilai majelis hakim bersalah dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penggunaan dana APBD.
http://www.kpk.go.id
http://www.kpk.go.id
Bupati Lombok Barat Diancam 20 Tahun Penjara - PPP
Bupati Lombok Barat Iskandar diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar karena didakwa melakukan korupsi. "Terdakwa diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi," ujar Muhammad Rum, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin (22/9).
Http://www.kpk.go.id
http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/nusatenggara/2004/01/21/brk,20040121-10,id.html
Http://www.kpk.go.id
http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/nusatenggara/2004/01/21/brk,20040121-10,id.html
Wakil Wali Kota Medan Divonis 4 Tahun Penjara -
Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider pidana kurungan pengganti dua bulan, serta diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 6,9 miliar atau pidana pengganti penjara dua tahun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) dan penyalahgunaan APBD Kota Medan 2002-2006.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Sutiyono, menilai, Ramli telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 54,1 miliar.
Hukuman Mantan Bupati Garut Ditambah -
Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman kepada mantan bupati Garut, Agus Supriyadi, terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2004-2007. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (24/11), majelis hakim kasasi yang dipimpin Artidjo Alkostar memvonis terdakwa dengan hukum 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan.
http://www.kpk.go.id
http://www.kpk.go.id
Hamka (Golkar) Dituntut 4 Tahun, Anthony Zeidra Abidin (Golkar) Dituntut 6 Tahun Pejara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Hamka Yandhu, dituntut empat tahun penjara. Rekannya, mantan anggota DPR, Anthony Zeidra Abidin, dituntut enam tahun penjara. Mereka masing-masing dituntut membayar uang pengganti Rp 10,862 miliar.
http://www.kpk.go.id
http://mampus.wordpress.com/2008/08/21/anthony-zeidra-abidin-memang-terima-500-juta/
http://www.kpk.go.id
http://mampus.wordpress.com/2008/08/21/anthony-zeidra-abidin-memang-terima-500-juta/
Al Amien Nur Nasution Dituntut 15 Tahun Penjara - PPP
Mantan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Al Amien Nur Nasution, dituntut 15 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 2,950 miliar. Jika dalam sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, ia akan dipidana tambahan selama dua tahun.
http://www.kpk.go.id
http://www.kpk.go.id
Sarjan Taher Divonis 4,5 Tahun Penjara -
Sarjan Taher divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 ini dinyatakan terbukti menerima uang senilai Rp 5 miliar dalam proses pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api.
http://www.kpk.go.id
http://www.kpk.go.id
Anggota DPRD Kutai Kartanegara Dituntut Enam Tahun - Golkar
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Setia Budi, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman enam tahun penjara. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Setia dengan denda Rp 250 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 1,17 miliar.
http://www.kpk.go.id
http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/syaukani-hr/mti/mti-29_dprd2.shtml
Yusuf Faishal dituntut 6,5 tahun - PKB
Ketua Komisi IV DPR nonaktif Yusuf Erwin Faishal dituntut 6 tahun 6 bulan penjara denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatra Selatan.
http://www.kpk.go.id
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/03/23/16430671/Yusuf.Faishal.Uang.Suap.Itu.untuk.Dana.Kampanye.Partai
http://www.kpk.go.id
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/03/23/16430671/Yusuf.Faishal.Uang.Suap.Itu.untuk.Dana.Kampanye.Partai
PLT Bupati Kukar Divonis 4 Tahun -
Majelis hakim Pengadilan Negari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada pelaksana tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Syamsuri Aspar. Syamsuri dinyatakan terbukti melalaikan tindak pidana korupsi terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara tahun anggaran 2005 dan 2006 sebesar Rp23,134 miliar.
Bulyan Divonis 6 Tahun
Mantan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Bulyan Royan, divonis enam tahun penjara dan membayar denda Rp 350 juta subsider enam bulan pidana kurungan serta mengembalikan uang Rp 2 miliar yang diterimanya. Putusan itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Gusrizal, Rabu (18/3). Bulyan dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan 20 kapal patroli di Departemen Perhubungan.
http://www.kpk.go.id/
Langganan:
Postingan (Atom)