Saya sepakat, kalau pemerintahan SBY dikatakan NEOLIB, karena memang masih terasa benar dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sampai saat ini. Tetapi dalam alam demokrasi, dalam diskusi di depan publik seharusnya diberikan waktu yang seimbang, antara yang Pro dan Kontra.
Wawancara pagi tanggal 20 Oktober 2010 di TV One, koq sepertinya memihak pada pendemo. Hal ini terlihat, 90% kesempatan menyampaikan pendapat adalah orang-orang yang ingin mendemo (Fadjroel, Budi, dan Mahasiswa)
Sementara setiap kali, pak Sutan dari Demokrat ingin menjawab, selalu disela oleh iklan atau hal-hal lain. Seolah-olah Indie pressenter TV One mendapat order untuk menghalangi opini dari pak Sutan.
Saya tidak ingin mengkait-kaitkan siapa dibelakang TV One (yang dimiliki oleh Grup Bakri), tetapi dengan caranya Indie membagi waktu ketika mewanwancara kedua belah pihak tersebut, nyata benar keberpihakannya. Apakah ini merupakan inisiatif dari Indie sendiri, atau inisiatif dari manajemen?
Tampilkan postingan dengan label SBY. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SBY. Tampilkan semua postingan
Rabu, 20 Oktober 2010
Rabu, 11 Februari 2009
REKAM JEJAK SBY, CAPRES PARTAI DEMOKRAT:
Jejak rekam SBY di bidang lingkungan sangat tersembunyi, sebab SBY ‘hanya’ berperan sebagai pelindung berbagai kelompok bisnis besar, terutama kelompok Artha Graha (AG). T.B. Silalahi, penasehat presiden di bidang pertahanan, juga eksekutif kelompok AG dbp Tomy Winata. Melalui mitra bisnisnya di Sumut, AG mengelola perkebunan kelapa sawit PT First Mujur Plantation di Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu.
Artha Graha juga milik Sugianto Kusuma (‘Aguan’), pemilik PT Agung Sedayu Permai, holding company Agung Sedayu Group.
Artha Graha dan Agung Sedayu Permai banyak membangun gedung perkantoran & perumahan elit, yang tiap hari diiklankan di layar televisi.
Kurang disadari dampak lingkungan properti-properti mewah itu, yaitu:
(a) pembukaan lahannya menggusur rakyat kecil yang terpaksa bermukim di pinggir kali yang sangat tidak sehat;
(b) sangat rakus air tanah (membuat rakyat kecil tergantung pada air kemasan); dan
(c) ikut menyemburkan udara panas yang menaikkan suhu udara kota Jakarta.
Berlindung di balik nama SBY ada dua yayasan, yakni (1) Yayasan Puri Cikeas & (2) Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam.
Orang-orang dekat SBY menjadid pembina atau pengawas yayasan-yayasan itu. Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas = Jero Wacik, Menteri Pariwisata dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ketua Pengawas Yayasan Nurussalam = Brigjen Kurdi Mustofa, Sekpri SBY.
Adik ipar (Hartanto Eddie Wibowo) dan anak bungsu SBY (Eddy Baskoro Yudhoyono) menjadi fungsionaris Yayasan Nurussalam. Hartanto, bendahara, Baskoro, sekretaris.
Sejumlah pengusaha era Orde Baru menjadi fungsionaris kedua yayasan itu, seperti Sukamdhani dan putera mahkotanya, Hariadi Sukamdani (Sahid Group), serta Tanri Abeng dan anaknya, Emil Abeng, serta Aziz Mochdar (Bimantara). Sukamdhani dan Tanri Abeng di Yayasan Cikeas, sedangkan Aziz Mochdar (ipar Yayuk Habibie, adik bungsu BJ Habibie) di Yayasan Nurusalam.
Ada juga pengusaha yang berlindung di balik fungsionaris Yayasan Nurussalam, seperti Gunawan Yusuf (Makindo), kompetitor Salim Group dalam perkebunan tebu di Lampung.
Menteri Lingkungan era SBY-JK, Rachmat Witoelar, memberikan label hijau kepada beberapa konglomerat perusak lingkungan, yakni RGM, Sinar Mas, dan Freeport Indonesia, Inc.
Ekspansi konglomerat- konglomerat yang dekat dengan JK (pernah sama-sama jadi penggalang dana Golkar, seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Hartati Murdaya) ikut berekspansi di era SBY-JK, walaupun di tahun-tahun pertama kejatuhan Soeharto mereka masih berhutang besar pada bank-bank negara.
Kelompok Medco yang 60% milik keluarga Arifin Panigoro (40% milik Mitsui & Mitsubishi) berkembang dari migas (Sulteng, Aceh), PLT panas bumi di Sarulla (Sumut), kelapa sawit (Kalteng, Papua), paper dan pulp di Merauke (Papua), s/d rencana PLTN di Jepara (Jateng).
Namun blunder terbesar kroni-kroni JK adalah ekspansi bisnis keluarga Bakrie di bidang energi (Mega Energi Persada, Bumi Resources, Kondur Petroleum) yang mengakibatkan tragedi Lapindo bagi rakyat Jawa Timur, malapetaka lingkungan paling kurang ajar selama rezim SBY-JK!!
Sumber : http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/02/keramaian-di-istana-1-4.html
Artha Graha juga milik Sugianto Kusuma (‘Aguan’), pemilik PT Agung Sedayu Permai, holding company Agung Sedayu Group.
Artha Graha dan Agung Sedayu Permai banyak membangun gedung perkantoran & perumahan elit, yang tiap hari diiklankan di layar televisi.
Kurang disadari dampak lingkungan properti-properti mewah itu, yaitu:
(a) pembukaan lahannya menggusur rakyat kecil yang terpaksa bermukim di pinggir kali yang sangat tidak sehat;
(b) sangat rakus air tanah (membuat rakyat kecil tergantung pada air kemasan); dan
(c) ikut menyemburkan udara panas yang menaikkan suhu udara kota Jakarta.
Berlindung di balik nama SBY ada dua yayasan, yakni (1) Yayasan Puri Cikeas & (2) Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam.
Orang-orang dekat SBY menjadid pembina atau pengawas yayasan-yayasan itu. Ketua Dewan Pembina Yayasan Puri Cikeas = Jero Wacik, Menteri Pariwisata dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ketua Pengawas Yayasan Nurussalam = Brigjen Kurdi Mustofa, Sekpri SBY.
Adik ipar (Hartanto Eddie Wibowo) dan anak bungsu SBY (Eddy Baskoro Yudhoyono) menjadi fungsionaris Yayasan Nurussalam. Hartanto, bendahara, Baskoro, sekretaris.
Sejumlah pengusaha era Orde Baru menjadi fungsionaris kedua yayasan itu, seperti Sukamdhani dan putera mahkotanya, Hariadi Sukamdani (Sahid Group), serta Tanri Abeng dan anaknya, Emil Abeng, serta Aziz Mochdar (Bimantara). Sukamdhani dan Tanri Abeng di Yayasan Cikeas, sedangkan Aziz Mochdar (ipar Yayuk Habibie, adik bungsu BJ Habibie) di Yayasan Nurusalam.
Ada juga pengusaha yang berlindung di balik fungsionaris Yayasan Nurussalam, seperti Gunawan Yusuf (Makindo), kompetitor Salim Group dalam perkebunan tebu di Lampung.
Menteri Lingkungan era SBY-JK, Rachmat Witoelar, memberikan label hijau kepada beberapa konglomerat perusak lingkungan, yakni RGM, Sinar Mas, dan Freeport Indonesia, Inc.
Ekspansi konglomerat- konglomerat yang dekat dengan JK (pernah sama-sama jadi penggalang dana Golkar, seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Hartati Murdaya) ikut berekspansi di era SBY-JK, walaupun di tahun-tahun pertama kejatuhan Soeharto mereka masih berhutang besar pada bank-bank negara.
Kelompok Medco yang 60% milik keluarga Arifin Panigoro (40% milik Mitsui & Mitsubishi) berkembang dari migas (Sulteng, Aceh), PLT panas bumi di Sarulla (Sumut), kelapa sawit (Kalteng, Papua), paper dan pulp di Merauke (Papua), s/d rencana PLTN di Jepara (Jateng).
Namun blunder terbesar kroni-kroni JK adalah ekspansi bisnis keluarga Bakrie di bidang energi (Mega Energi Persada, Bumi Resources, Kondur Petroleum) yang mengakibatkan tragedi Lapindo bagi rakyat Jawa Timur, malapetaka lingkungan paling kurang ajar selama rezim SBY-JK!!
Sumber : http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/02/keramaian-di-istana-1-4.html
Kamis, 05 Februari 2009
Penurunan BBM, Kegagalan SBY
05/02/2009 - 14:50
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Penurunan harga BBM yang dilakukan secara dicicil oleh pemerintah SBY dianggap bukan sebagai keberhasilan pemerintah. Bahkan, penuruanan harga BBM itu dinilai Partai Gerindra sebagai sebuah kegagalan.
"Itu menunjukan pemerintah gagal dalam membaca kecenderungan pasar dan membuat prediksi penurunan harga minyak dunia," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gerindra Media centre, Jakarta, Kamis (5/2).
Menurut Muzani, penurunan hrga BBM itu bukan merupakan keberhasilan pemerintah yang patut dibanggakan. "Pemerintah hanya melakukan trial and error tanpa data valid untuk mengambil keputusan penurunana harga yang signifikan sehingga berdampak signifikan pula pada kehidupan ekonomi rakyat," katanya.
Pemerintah, sambungnya, tidak bisa mengklaim penurunan itu sebagai prestasi karena harga BBM di Indonesia masih lebih mahal ketimbang harga BBM di sejumlah negara lain.
"Penurunan harga BBM yang hanya Rp 1.500 masih sangat rendah, seharusnya pemerintah menurunkan harga lebih dari Rp 2.000 sehingga harga BBM menjadi di bawah RP 4.000," pungkasnya. [mut/ana]
Source : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/02/05/81448/penurunan-bbm-kegagalan-sby/
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Penurunan harga BBM yang dilakukan secara dicicil oleh pemerintah SBY dianggap bukan sebagai keberhasilan pemerintah. Bahkan, penuruanan harga BBM itu dinilai Partai Gerindra sebagai sebuah kegagalan.
"Itu menunjukan pemerintah gagal dalam membaca kecenderungan pasar dan membuat prediksi penurunan harga minyak dunia," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gerindra Media centre, Jakarta, Kamis (5/2).
Menurut Muzani, penurunan hrga BBM itu bukan merupakan keberhasilan pemerintah yang patut dibanggakan. "Pemerintah hanya melakukan trial and error tanpa data valid untuk mengambil keputusan penurunana harga yang signifikan sehingga berdampak signifikan pula pada kehidupan ekonomi rakyat," katanya.
Pemerintah, sambungnya, tidak bisa mengklaim penurunan itu sebagai prestasi karena harga BBM di Indonesia masih lebih mahal ketimbang harga BBM di sejumlah negara lain.
"Penurunan harga BBM yang hanya Rp 1.500 masih sangat rendah, seharusnya pemerintah menurunkan harga lebih dari Rp 2.000 sehingga harga BBM menjadi di bawah RP 4.000," pungkasnya. [mut/ana]
Source : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/02/05/81448/penurunan-bbm-kegagalan-sby/
Selasa, 13 Januari 2009
Penurunan harga BBM tutupi kegagalan SBY
Tanggal : 13 Jan 2009
Sumber : Harian Terbit
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diturunkan pada 15 Januari nanti. Namun penurunan harga BBM itu tetap saja dinilai berbau politis. Bahkan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menuding pemerintahan SBY-JK membohongi rakyat.
Sedang mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintah cukup lihai menguasai psikologis rakyat. Padahal sudah kewajiban pemerintah menurunkan harga BBM, seperti kebijakan menaikkan tarifnya dulu.
"Pemerintah ini cukup lihai, bisa menguasai psikologis rakyatnya. Rakyat kita itu terlalu mudah percaya. Terlalu banyak berbaik sangka, dan selalu husnudzon," kata Amien Rais usai diskusi bersama Komite Penyelamatan Kekayaan Negara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Boni Hargen menilai, penurunan BBM ini hanya untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Soal penurunan BBM, SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa, namun dia pintar memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia. Menurut dia, ini upaya membohongi rakyat.
Dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Selasa (13/1), pengamat politik lainnya yang juga dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, mengakui kebijakan pemerintahan SBY menurunkan harga BBM bersubsidi sekaligus memberikan keuntungan politik bagi SBY dalam menghadapi Pilpres 2009.
"Itulah keuntungan incumbent yang tidak dimiliki kandidat lain. SBY tak perlu banyak keluar biaya untuk membangun pencitraan atau popularitas. Dia cukup dengan memperbaiki kebijakan yang berdampak pada kepentingan rakyat banyak popularitas akan datang dengan sendirinya, " tambah Maswadi.
Namun dia mengingatkan, kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) itu harus berdampak positif bagi perbaikan ekonomi bangsa, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan politik saja, juga harus berdampak terhadap ekonomi rakyat kecil.
Pemerintah kembali memutuskan penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang mulai berlaku 15 Januari 2009. Harga premium turun Rp500 (10 persen) dari semula Rp5.000 menjadi Rp4.500 per liter. Harga solar turun Rp300 (6,25 persen) dari semula Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, juga menilai kebijakan penurunan harga BBM menguntungkan politik SBY. "Bisa menguntungkan politik SBY, bisa juga jadi blunder apabila tidak bisa mempertahankan harga BBM," katanya.
Mahfudz mengatakan, penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Boni Hargen memprediksi, setelah pemilu legislatif April 2009, SBY akan menurunkan lagi harga BBM. Mungkin menjadi Rp 4000. Cara ini dilakukan untuk mencari dukungan sehingga rakyat memilih SBY. "Namun, mendongkrak popularitas SBY lewat harga BBM tidak akan berhasil, karena rakyat sekarang sudah cerdas," ujarnya.
Amien Rais mengatakan, hendaknya rakyat jangan terbuai dengan angin surga pemerintah, karena sudah kewajiban pemerintah menurunkan tarif BBM. Kalau tidak menurunkan, malah pemerintah artinya mempecundangi dan membodohi rakyat.
"Ya pelan-pelan itu diturunkan. Nanti pas menjelang pemilu semakin diturunkan lagi. Dan ini dijadikan bahan kampanye. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik," ujar mantan Ketua MPR itu.
Seharusnya, lanjut Amien, pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menurunkan harga BBM. Dengan menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan bisa separuhnya berkurang.
"Ya ini baru prestasi. Kalau menurunkan BBM itu sudah seharusnya kok. Seperti orang mengantuk ya harus tidur. Nggak ada yang aneh kan?" ungkap.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR, Muhammad Yasin Kara menegaskan, pemerintah jangan menjadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) sebagai alat politik untuk memenangkan kursi presiden pada pemilu 2009.
Menurut Yasin, langkah yang dilakukan pemerintah jelas-jelas mempermainkan rakyat. Kalau tidak, caranya tentu bukan begitu. "Masak dalam 45 hari pemerintah menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Bagaimana cara menghitungnya kalau ini tidak dikatakan mempermainkan rakyat," kata dia.
Malah saya khawatir, kata anggota Komisi X DPR tersebut, ini bukan yang terakhir pemerintah menurunkan harga BBM. Hal serupa kemungkinan juga akan dilakukan menjelang pemilihan presiden 2009 sehingga pemerintahan sekarang kembali terpilih untuk masa lima tahun berikutnya.
Harusnya, jelas Yasin, subsidi BBM tersebut dipatok sehingga tidak dapat dijadikan alat politik. Dengan dipatoknya harga BBM, bila harga minyak mentah dunia naik, harga BBM dalam negeri otomatis ikut naik dan demikian juga sebaliknya. "Kalau seperti ini, jangan-jangan bila harga minyak mentah dunia naik akibat terjadinya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah kembali menurunkan harga BBM dalam negeri. Biar rugi asal populeritas terus naik sehingga terpilih kembali pada pilpres nanti."
Sementara itu anak buah SBY di DPR, Sutan Batoeghana tidak terpancing dengan tanggapan miring kader PAN tersebut. "Biar saja orang beranggapan demikian. Dalam alam demokrasi seperti sekarang, semua orang punya hak berbicara dan biar saja masyarakat yang menilai," kata dia.
Menurut Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), duet pemerinthan SBY-JK benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Penurunan harga BBM dalam negeri sampai tiga kali dalam 45 hari, kata Sutan, mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia. "Kan harga minyak mentah dunia itu tidak langsung turun seperti saat ini. Penurunannya kan bertahap. Jadi, pemerintah menurunkan BBM dalam negeri juga secara bertahap," jelas dia.
Malah, kata Sutan, bukan tidak mungkin harga BBM dalam negeri ini kembali turun bila harga minyak mentah di pasar dunia juga turun. (pnb/art)
Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=59779
Sumber : Harian Terbit
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diturunkan pada 15 Januari nanti. Namun penurunan harga BBM itu tetap saja dinilai berbau politis. Bahkan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menuding pemerintahan SBY-JK membohongi rakyat.
Sedang mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintah cukup lihai menguasai psikologis rakyat. Padahal sudah kewajiban pemerintah menurunkan harga BBM, seperti kebijakan menaikkan tarifnya dulu.
"Pemerintah ini cukup lihai, bisa menguasai psikologis rakyatnya. Rakyat kita itu terlalu mudah percaya. Terlalu banyak berbaik sangka, dan selalu husnudzon," kata Amien Rais usai diskusi bersama Komite Penyelamatan Kekayaan Negara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Boni Hargen menilai, penurunan BBM ini hanya untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Soal penurunan BBM, SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa, namun dia pintar memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia. Menurut dia, ini upaya membohongi rakyat.
Dihubungi Harian Terbit di Jakarta, Selasa (13/1), pengamat politik lainnya yang juga dari Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, mengakui kebijakan pemerintahan SBY menurunkan harga BBM bersubsidi sekaligus memberikan keuntungan politik bagi SBY dalam menghadapi Pilpres 2009.
"Itulah keuntungan incumbent yang tidak dimiliki kandidat lain. SBY tak perlu banyak keluar biaya untuk membangun pencitraan atau popularitas. Dia cukup dengan memperbaiki kebijakan yang berdampak pada kepentingan rakyat banyak popularitas akan datang dengan sendirinya, " tambah Maswadi.
Namun dia mengingatkan, kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) itu harus berdampak positif bagi perbaikan ekonomi bangsa, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan politik saja, juga harus berdampak terhadap ekonomi rakyat kecil.
Pemerintah kembali memutuskan penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang mulai berlaku 15 Januari 2009. Harga premium turun Rp500 (10 persen) dari semula Rp5.000 menjadi Rp4.500 per liter. Harga solar turun Rp300 (6,25 persen) dari semula Rp4.800 menjadi Rp4.500 per liter.
Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, juga menilai kebijakan penurunan harga BBM menguntungkan politik SBY. "Bisa menguntungkan politik SBY, bisa juga jadi blunder apabila tidak bisa mempertahankan harga BBM," katanya.
Mahfudz mengatakan, penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Boni Hargen memprediksi, setelah pemilu legislatif April 2009, SBY akan menurunkan lagi harga BBM. Mungkin menjadi Rp 4000. Cara ini dilakukan untuk mencari dukungan sehingga rakyat memilih SBY. "Namun, mendongkrak popularitas SBY lewat harga BBM tidak akan berhasil, karena rakyat sekarang sudah cerdas," ujarnya.
Amien Rais mengatakan, hendaknya rakyat jangan terbuai dengan angin surga pemerintah, karena sudah kewajiban pemerintah menurunkan tarif BBM. Kalau tidak menurunkan, malah pemerintah artinya mempecundangi dan membodohi rakyat.
"Ya pelan-pelan itu diturunkan. Nanti pas menjelang pemilu semakin diturunkan lagi. Dan ini dijadikan bahan kampanye. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik," ujar mantan Ketua MPR itu.
Seharusnya, lanjut Amien, pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menurunkan harga BBM. Dengan menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan bisa separuhnya berkurang.
"Ya ini baru prestasi. Kalau menurunkan BBM itu sudah seharusnya kok. Seperti orang mengantuk ya harus tidur. Nggak ada yang aneh kan?" ungkap.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR, Muhammad Yasin Kara menegaskan, pemerintah jangan menjadikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) sebagai alat politik untuk memenangkan kursi presiden pada pemilu 2009.
Menurut Yasin, langkah yang dilakukan pemerintah jelas-jelas mempermainkan rakyat. Kalau tidak, caranya tentu bukan begitu. "Masak dalam 45 hari pemerintah menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Bagaimana cara menghitungnya kalau ini tidak dikatakan mempermainkan rakyat," kata dia.
Malah saya khawatir, kata anggota Komisi X DPR tersebut, ini bukan yang terakhir pemerintah menurunkan harga BBM. Hal serupa kemungkinan juga akan dilakukan menjelang pemilihan presiden 2009 sehingga pemerintahan sekarang kembali terpilih untuk masa lima tahun berikutnya.
Harusnya, jelas Yasin, subsidi BBM tersebut dipatok sehingga tidak dapat dijadikan alat politik. Dengan dipatoknya harga BBM, bila harga minyak mentah dunia naik, harga BBM dalam negeri otomatis ikut naik dan demikian juga sebaliknya. "Kalau seperti ini, jangan-jangan bila harga minyak mentah dunia naik akibat terjadinya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah kembali menurunkan harga BBM dalam negeri. Biar rugi asal populeritas terus naik sehingga terpilih kembali pada pilpres nanti."
Sementara itu anak buah SBY di DPR, Sutan Batoeghana tidak terpancing dengan tanggapan miring kader PAN tersebut. "Biar saja orang beranggapan demikian. Dalam alam demokrasi seperti sekarang, semua orang punya hak berbicara dan biar saja masyarakat yang menilai," kata dia.
Menurut Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), duet pemerinthan SBY-JK benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.
Penurunan harga BBM dalam negeri sampai tiga kali dalam 45 hari, kata Sutan, mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia. "Kan harga minyak mentah dunia itu tidak langsung turun seperti saat ini. Penurunannya kan bertahap. Jadi, pemerintah menurunkan BBM dalam negeri juga secara bertahap," jelas dia.
Malah, kata Sutan, bukan tidak mungkin harga BBM dalam negeri ini kembali turun bila harga minyak mentah di pasar dunia juga turun. (pnb/art)
Sumber : http://www.harianterbit.com/artikel/fokus/artikel.php?aid=59779
Sabtu, 29 November 2008
Dr Syaiful Mujani: Ceritakan Keberhasilan SBY!
Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) Dr Syaiful Mujani mengatakan, sudah saatnya kader Partai Demokrat menceritakan keberhasilan yang telah dikerjakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keada masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“Keberhasilan yang telah diraih SBY, itu yang diceritakan. Kalau ada yang dirasakan belum optimal capaiannya maka lima tahun ke depan harus jelas sasarannya. Apa yang akan dikerjakan,” ujar Syaiful kepada situs Demokrat di sela-sela kegiatan Pembekalan Calon Legislatiff DPR RI Partai Demokrat periode 2009–2014 di Hall C Pekan Raya Jakarta, Sabtu (29/11).
Syaiful juga menambahkan, Partai Demokrat harus leading dalam sosialisasi dan mobilisasi guna meraih simpati dan dukungan masyarakat. Apakah itu melalui area campaign, serangan udara maupun infantri darat dari dapil ke dapil.
“Itu yang harus dilakuan para calon angota legislatif, fungsionaris, dan seterusnya kemudian dilakukan terorganisir dengan baik,” lanjut Syaiful. Selain itu juga dalam soal pencitraan.
Namun, menurutnya, hal pencitraan lebih berkaitan dengan program-program yang sudah dikerjakan pemerintah. “Jadi, (pencitraan-red) jangan dibuat-buat. Saat ini jangan lagi bikin janji, tetapi cerita apa yang suda dikerjakan SBY,” kata Syaiful.
Pada bagian lain, Syaiful menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, LSI sudah melakukan sebanyak 20 kali survey dan sebanyak 7 kali Partai Demokrat unggul. Namun, selama itu publik kurang memperhatikan.
“Saat ini saya mengambil isu swing voter yang akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Sekarang sudah masa kampanye dan saatnya kita bicara swing voter untuk melihat seberapa stabil pemilih. Juga seberapa efektif kampanye dilakukan,” lanjut Syaiful.
Dikatakan, swing voter bisa diangkap lewat sosialisasi dan mobilisasi yang kuat. Pada dasarnya, pemilih sangat terbuka sehingga siapa saja yang bekerja keras akan mendapatkan (swing voter).
“Jadi tidak ada yang hubungan dengan pemilihnya stabil begitu saja. Karena itu, Partai Demokrat harus unggul dalam mobilisasi dan sosialisasi. Jangan hanya sama karena PDI-P dan Golkar sudah punya tradisi menang. Partai Demokrat harus leading dalam mobilisasi dan sosialisasi,” ujar Syaiful mengingatkan. (Ansel Deri)
Sumber : http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1567&Itemid=59
“Keberhasilan yang telah diraih SBY, itu yang diceritakan. Kalau ada yang dirasakan belum optimal capaiannya maka lima tahun ke depan harus jelas sasarannya. Apa yang akan dikerjakan,” ujar Syaiful kepada situs Demokrat di sela-sela kegiatan Pembekalan Calon Legislatiff DPR RI Partai Demokrat periode 2009–2014 di Hall C Pekan Raya Jakarta, Sabtu (29/11).
Syaiful juga menambahkan, Partai Demokrat harus leading dalam sosialisasi dan mobilisasi guna meraih simpati dan dukungan masyarakat. Apakah itu melalui area campaign, serangan udara maupun infantri darat dari dapil ke dapil.
“Itu yang harus dilakuan para calon angota legislatif, fungsionaris, dan seterusnya kemudian dilakukan terorganisir dengan baik,” lanjut Syaiful. Selain itu juga dalam soal pencitraan.
Namun, menurutnya, hal pencitraan lebih berkaitan dengan program-program yang sudah dikerjakan pemerintah. “Jadi, (pencitraan-red) jangan dibuat-buat. Saat ini jangan lagi bikin janji, tetapi cerita apa yang suda dikerjakan SBY,” kata Syaiful.
Pada bagian lain, Syaiful menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, LSI sudah melakukan sebanyak 20 kali survey dan sebanyak 7 kali Partai Demokrat unggul. Namun, selama itu publik kurang memperhatikan.
“Saat ini saya mengambil isu swing voter yang akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Sekarang sudah masa kampanye dan saatnya kita bicara swing voter untuk melihat seberapa stabil pemilih. Juga seberapa efektif kampanye dilakukan,” lanjut Syaiful.
Dikatakan, swing voter bisa diangkap lewat sosialisasi dan mobilisasi yang kuat. Pada dasarnya, pemilih sangat terbuka sehingga siapa saja yang bekerja keras akan mendapatkan (swing voter).
“Jadi tidak ada yang hubungan dengan pemilihnya stabil begitu saja. Karena itu, Partai Demokrat harus unggul dalam mobilisasi dan sosialisasi. Jangan hanya sama karena PDI-P dan Golkar sudah punya tradisi menang. Partai Demokrat harus leading dalam mobilisasi dan sosialisasi,” ujar Syaiful mengingatkan. (Ansel Deri)
Sumber : http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1567&Itemid=59
Langganan:
Postingan (Atom)