Ketika Yang Nabrak Korban adalah Polisi

Hehehe, setahu saya kalau kita lagi jalan dan kita nabrak, dengan alasan apapun pasti kita yang salah. Apalagi kalau si korban sampai mati.

Setahu saya ada teori, jarak antara kendaraan sisi depan kita dengan sisi belakang kendaraan di depan kita, dimana ada perhitungannya dengan kecepatan kendaraan yang kita kendarai.

Juga jarak itu, mencakup jarak sisi samping kendaraan dengan sis samping kendaraan di samping kita.

Kalau sampai kecelakaan di depan kendaran itu, tidak bisa dihindari, yang salah siapa ya?

Istri Tewas & Suami Dipenjara
Lanjar Tak Bisa Diproses Hukum, Harus Dibebaskan
Didit Tri Kertapati - detikNews
Jakarta - Polisi menetapkan Lanjar Sriyanto sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan istrinya tewas. Namun, langkah yang dilakukan polisi tersebut dinilai kurang tepat. Seharusnya Lanjar tidak bisa diproses hukum.

"Sebetulnya kesalahan tidak ada, karena istrinya tewas ditindas sama orang lain (mobil Isuzu Panther). Kepada suami tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia juga jadi korban dalam kasus ini," ujar pakar hukum pidana Rudi Satrio kepada detikcom, Selasa (12/1/2010).

Menurut Rudi, Lanjar memang menabrak kendaraan yang ada di depannya namun dia bukan penyebab kematian istrinya. "Seharusnya pada posisi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelas Rudi.

Apakah berarti pengemudi Panther yang harus bertanggung jawab atas kematian istrinya?

"Mereka juga tidak bisa diminta tanggung jawab, karena dalam keadaan mendadak seperti itu. Kan bukan kehendak dia untuk seperti itu," jawab Rudi.

Rudi mengatakan, solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan membebaskan Lanjar dari jerat hukum yang ditimpakan kepada dirinya.

"Lebih baik semuanya dibebaskan, daripada harus diminta pertanggungjawaban. Karena tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana," tandas Rudi.

Lanjar, dalam kecelakaan tersebut, sebagai pengendara motor dinilai lalai sehingga terjadi kecelakaan karena menabrak mobil di depannya. Dalam kecelakaan itu, istri Lanjar, Saptaningsih, terpental ke tengah jalan dan kemudian terlindas mobil Isuzu Panther yang datang dari arah depan.

Sedangkan pengendara mobil Isuzu Panther yang menabrak dan menyebabkan tewasnya Saptaningsih tidak bisa dikenai status tersangka dengan dalih yang sama yaitu karena kelalaian.

Sumber : Detik.com

Melupakan Sejarah Demi Kepentingan Koruptor

Jam 7.34 pagi saya menonton Metro TV,
Saya kaget besar, ketika komentatornya mengkritisi Menteri Hukum dan Ham, untuk mundur karena melihat kenyataan adanya kamar penjara yang seperti hotel.

Kita sama-sama tahu bahwa pemberantasan korupsi itu baru gencar dilakukan pada 5 tahun belakangan ini, sehingga tidak mengherankan kalau korupsi itu sudah begitu mengguritanya.

Sementara pembongkaran korupsi di lembaga pemasyarakatan, baru dilakukan oleh Menteri yang saat ini menjabat. Ingat sejarahnya, belum pernah ada Menteri yang mau membuka kebobrokan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Di sini terlihat bahwa si komentator berpihak kepada koruptor, agar dapat terus melanggengkan aksi korupsinya. Karena jika menteri yang justru mau memberantas mafia di lembaga pemasyarakatan tersebut diganti, maka menteri baru yang mungkin datang dari partai yang se-afiliasi dengan TV tersebut. Dimana pada zaman pemerintahan partai tersebut, koruptor memang dianak emaskan.

Permintaan Maaf Kepada Bapak Susno Duadji

Melihat kesaksian Bapak Susno Duadji di persidangan mantan Ketua KPT Antasari, sangat mengejutkan saya secara pribadi.

Kalau sebelumnya saya sangat melecehkan pernyataan-pernyataannya. Tetapi pernyataannya dalam persidangan mantan Ketua KPK tersebut, membuat saya angkat topi.

Memang bapak Susno bukan orang yang pertama yang terketuk hati nuraninya untuk menegakan keadilan di bumi tercinta ini. Bapak Wiliardi Wizard sudah lebih dahulu mengungkapan kebobrokan yang ada di dalam tubuh POLRI yang kita cintai bersama.

Tetapi satu sisi, ketika dua orang Perwira Polisi sudah menyatakan kebenaran atau membongkar kebobrokan, di sisi lain seolah-olah ada yang kebakaran jenggot, yakni orang-orang Kejaksaan.

Pertanyaannya? Kapan dua unsur terkait (Kejaksaan dan Kehakiman) ingin pula mengikuti "Jejak Kebaikan" yang sudah terlebih dahulu dilakukan di dalam tubuh Kepolisian.

Karena sangat tidak mungkin adanya mafia peradilan, hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, yakni kepolisian. Karena sebuah kasus itu khan jalannya di 3 (tiga) lembaga tersebut.

Agen Intelijen Asing Harus Ubah Gaya

Dalam kehidupan demokratis, seorang harus menempatkan diri sebagai orang yang kritis dan mau dikritisi.

Tidak seperti penulis buku yang maunya meng-kritisi Presiden, dengan data-data sampah, tetapi ketika dirinya dikritisi, bukan malah legowo, justru memukul orang yang meng-kritisinya.

Tentang banyaknya orang yang "double standart" di negeri ini, mungkin tidak mengherankan bagi saya. Walaupun saya sedih, karena ini dapat mempengaruhi pikiran orang-orang yang mendengarkan berita dan males membaca.

Yang lebih menyedihkan bagi saya adalah, kita sama-sama tau, pada era Soeharto, orang-orang yang dapat mengkritisi, dan mendapatkan tanggapan negatif dari penguasa, akan mendapatkan uang dari badan-badan intelijen asing, yang besarnya berbanding menaik, sesuai dengan panasnya suhu politik yang dapat dibuat oleh orang-orang ini.

Tetapi mereka-mereka para Agen Intelijen Asing (yang melacurkan diri pada intelijen negara lain), lupa bahwa zaman sudah berubah. Sehingga orang sekarang lebih sulit dibohongi dengan gosip politik kacangan, seperti yang baru dilansir baru-baru ini.

Saya menghimbau, bagi para pelacur-pelacur tersebut, ayolah kita bangun bangsa ini dengan membongkar semua kasus dengan data-data yang memang benar-benarvalid.

Komitmen oh komitmen

Seorang wakil rakyat yang terpilih di DPR merupakan seorang sosok yang diharapkan memiliki komitmen kepada rakyat yang diwakilinya.

Komitmen dengan rakyat memang sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu, apakah wakil rakyat yang ada di Senayan itu, secara umum memang benar-benar mempunyai komitmen, atas pembelaannya terhadap rakyat yang memilihnya?

Komitmen dengan rakyat adalah komitmen politik, dan bukan komitmen dengan rasa kasih, jadi mungkin sah-sah saja untuk penganut machiavellian untuk melanggarnya.

Dari komitmen yang ada didunia ini, saya rasa komitmen yang tertinggi adalah komitmen dengan pasangan hidupnya. Karena dengan rakyat seorang politisi sekalipun tidak harus meniduri seluruh pendukungnya.

Kalau komitmen dengan pasangan hidupnya saja sudah dilanggar, maka apa jadinya.

Sumber : http://rumahabi.info/foto-skandal-ruhut-sitompul-dengan-diana-lupita.html

Orang-orang Papua yang masih tinggal di Pengasingan Tertarik untuk Pulang

Wilson
Bahasa Indonesia warga Papua tinggal di Papua Nugini dan di luar negeri selama 40 tahun kini dapat kembali untuk membangun kembali tanah air mereka di barat New Guinea, pemenang Penghargaan Logohu dan PNG wartawan Franz-Albert Joku mengatakan Dia baru saja kembali ke Port Moresby setelah negosiasi dengan pusat Bahasa Indonesia pemerintah dan pejabat pemerintah provinsi Papua pada otonomi khusus dan bagaimana orang Papua Barat di PNG dan luar negeri bisa berpartisipasi.

Para pemerintah PNG mendukung proses otonomi khusus di dua provinsi Indonesia, Papua dan Papua Barat dan PNG pejabat akan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Papua untuk mendaftarkan Papua Barat yang melarikan diri dari Indonesia pada 1960-an, 1970-an dan 1980-an yang setuju untuk pulang ke rumah. Beberapa dari mereka mengikuti program repatriasi 19-22 November 2009.

"Kata Joku menghimbau Papua Barat berjuang untuk kemerdekaan di semak-semak dan gunung-gunung untuk mencapai kompromi dan bekerja bersama di bawah proses otonomi khusus baru," Harlyne Joku melaporkan di The Nasional (Port Morsby). "Dia bilang di bawah otonomi khusus, Papua Barat akan memiliki 85 persen kebebasan untuk memberdayakan diri mereka di tanah mereka sendiri. Dia berkata sekarang, langkah positif yang telah ditetapkan dan proses otonomi khusus disahkan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2001 mulai bekerja. Pemimpin sedang terpilih dalam proses demokrasi. "

Joku juga menarik berpendidikan Papua Barat tidak dapat penonton dari proses otonomi tetapi membuatnya bekerja, menambahkan ada kebebasan berbicara, gerakan dan pemilihan. Meskipun ayah mereka menuntut kemerdekaan politik, pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi khusus.

"Tidak seperti sebelumnya ketika orang-orang berkuasa di bawah laras senapan. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan di bawah otonomi khusus, antara tujuh dan sembilan tahun waktu, dalam pengembangan dari PNG," katanya. Jadi, jangan merasa ragu kembali ke Papua dan bersama-sama menciptakan tanah pembangunan dan perdamaian.

Sumber : PapuaToday.com