Industri pembuatan daging imitasi dari bahan nabati yang semakin kreatif belakangan ini tidak hanya terbatas pada hewan halal saja tapi juga berbagai jenis masakan rasa babi ala vegetarian.
Vegetarian kini tampaknya menjadi kata yang semakin populer di dunia termasuk di Indonesia. Di kota-kota besar dunia, restoran vegetarian sudah menjadi pilihan yang cukup mudah dicari. Di Indonesia pun restoran-restoran vegetarian meski belum banyak mulai bermunculan di kota-kota besar. Vegetarian juga merupakan salah satu pilihan menu yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan internasional.
Aliran vegetarian atau vegetarianisme merupakan suatu aliran dimana penganutnya tidak mengkonsumsi produk-produk hewani dan turunannya, hanya membatasi diri pada produk-produk nabati. Aliran ini sudah dipraktekkan di India sejak 2000 tahun sebelum Masehi sebagai bagian dari ritual agama Hindu. Sampai saat ini mayoritas pengikut aliran vegetarian didasarkan alasan keagamaan. Selain Hindu, agama yang juga mengajarkan vegetarianisme adalah Budha, Taoisme, Baha’i, Sikh, dan juga Jainisme.
Perkembangan vegetarianisme dewasa ini tidak hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi didasari berbagai motivasi yang berbeda. Ada yang memilih vegetarian karena alasan kesehatan, dimana dipercaya bahwa makanan nabati lebih menyehatkan dibandingkan makanan hewani. Selain itu ada sebagian orang yang memilih menjadi vegetarian karena alasan etika, karena memandang bahwa pembunuhan hewan merupakan perbuatan kejam yang harus dihindari. Motivasi lain yang mendasari adalah adanya kepercayaan bahwa konsumsi produk hewani dapat memberikan pengaruh sifat kehewanan kepada yang memakannya.
Jenis-Jenis vegetarian
Aliran vegetarian dapat dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kekuatannya meninggalkan konsumsi produk hewani. Kelompok yang paling ekstrim tidak hanya meninggalkan produk hewani, tetapi hanya mau makan bagian tanaman yang dipanen tanpa merusak tanaman pokoknya, sehingga menolak makan kentang atau bayam karena cara memanennya harus mencabut seluruh tanamannya. Bahkan kelompok ini juga tidak mau menggunakan bahan asal hewan dalam bentuk apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan kelompok yang paling longgar, tapi masih dikategorikan vegetarian adalah yang masih mau mengkonsumsi jenis daging tertentu dan meninggalkan daging merah.
Beberapa contoh kelompok vegetarian yang umum ditemui adalah sebabagi berikut :
* Pesco/pollo Vegetarian (semi-vegetarian) adalah kelompok yang masih mengkonsumsi produk daging tertentu misalnya daging ayam dan ikan tapi meninggalkan kelompok daging merah.
* Lacto-ovo Vegetarian adalah kelompok yang masih mengkonsumsi telur dan produk susu dan menghindari segala jenis daging termasuk ikan. Kelompok yang mengkonsumsi susu tapi tidak mengkonsumsi telur disebut lacto-vegetarian, sedangkan yang mengkonsumsi telur tapi tidak mengkonsumsi susu disebut ovo-vegetarian.
* Vegan adalah kelompok yang meninggalkan sama sekali produk hewani dan turunannya, termasuk gelatin, keju, yogurt dan juga menghindari madu, royal-jeli dan produk turunan serangga. Sebagian penganut vegan menghindari penggunaan produk hewani seperti kulit hewan ataupun kosmetik yang mengandung produk hewani.
Menurut Wikipedia (2006) vegetarian di India sebagian besar terdiri dari kelompok lacto-vegetarian yang merupakan 70 persen dari populasi vegetarian dunia. Sedangkan di Barat vegetarianisme biasanya merupakan kelompok lacto-ovo vegetarian, meskipun kelompok vegan pun berkembang dengan cukup pesat.
Vegetarian vs halal
Bagi kaum Muslimin yang sedang berada dalam perjalanan atau di negeri non-Muslim, memilih makanan halal merupakan permasalahan yang umum ditemui. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya makanan vegetarian merupakan solusi yang dapat memberikan jalan keluar.
Bila menelaah kriteria vegetarian, maka kelompok makanan penganut lacto-ovo vegetarian dan vegan merupakan kelompok yang aman ditinjau dari segi kehalalan karena sama sekali tidak membolehkan produk daging dan turunannya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kelompok vegetarian apapun mengkonsumsi produk minuman beralkohol. Oleh karena itu jika mengkonsumsi makanan vegetarian yang dimasak, perlu dicermati apakah dalam pengolahannya menggunakan minuman beralkohol sebagai bumbu atau tidak.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika memilih produk vegetarian dalam kemasan. Masih banyak industri makanan yang mengklaim produknya sebagai produk vegetarian, tetapi yang betul-betul diperhatikan sebagai vegetarian hanyalah bahan bakunya saja, sedangkan bahan tambahan yang digunakan seperti flavor atau pewarna mungkin masih mengandung produk hewani atau penggunaan enzim asal hewan.
Selain itu, industri pembuatan daging imitasi dari bahan nabati yang semakin kreatif belakangan ini tidak hanya terbatas pada hewan halal saja tapi juga berbagai jenis masakan rasa babi ala vegetarian. Meskipun bahan pembuatnya terbuat dari bahan-bahan halal, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan untuk tidak memberikan fatwa halal untuk produk-produk tersebut dan memfatwakan kepada kaum Muslimin untuk menghindarinya karena dapat menyebabkan efek ‘cinta’ terhadap produk-produk haram.
Jadi, meskipun makanan vegetarian merupakan salah satu solusi bagi konsumen muslim jika berada di daerah yang sulit memperoleh makanan halal, ketelitian dalam memilih
Penulis : tri
REPUBLIKA - Jumat, 25 Agustus 2006
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/21496/Makanan_Vegetarian
Jumat, 25 Agustus 2006
Senin, 14 Agustus 2006
Nasionalisme Ditinjau dari Akarnya
Indonesia adalah Negeri Majemuk Terbesar di Dunia
Achmad Fedyani Saifuddin
Kekhawatiran akan merosotnya nasionalisme dan terjadinya disintegrasi nasional merebak di mana-mana akhir-akhir ini. Hal ini, antara lain, juga tercermin dalam simposium berjudul “Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat Madani” yang diselenggarakan oleh Komisi Ilmu-ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2006, di mana penulis juga menyajikan makalah.
Di tengah wacana mengenai nasionalisme yang pada umumnya dimulai dari tengah�yakni langsung membicarakannya sebagai fenomena masyarakat modern yang dikaitkan dengan fenomena negara�penulis coba mengangkat isu yang masih kurang dibicarakan orang, yakni membicarakannya dalam konteks kondisi-kondisi dasar yang di dalamnya dibangun bangsa (nation), kebangsaan (nasionalitas), dan rasa kebangsaan (nasionalisme) Indonesia. Kondisi dasar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suku bangsa.
Membicarakan suku bangsa sebagai kondisi dasar berarti menempatkan konsep-konsep bangsa, negara, dan nasionalisme secara posteriori. Dengan memahami suku bangsa sebagai kondisi dasar, diharapkan pemahaman kita tentang bangsa, kebangsaan, dan nasionalisme akan menjadi lebih sistematik dan jernih.
Corak kebangsaan dan nasionalisme sedikit banyak ditentukan oleh kondisi dasar tersebut, meskipun dalam perjalanan zaman niscaya ada distorsi-distorsi yang dapat mengubah sosok maupun muatan nasionalisme itu. Selanjutnya, dengan menempatkan negara dalam konteks ini, maka negara dipandang sebagai bagian dari wilayah analisis yang lebih luas, yakni sebagai external agent yang saling memengaruhi dengan kondisi-kondisi lokal.
Karena titik tolak pembicaraan ini adalah dari perspektif tradisional suku bangsa�suatu kesatuan sosial yang hidup di suatu teritorial tertentu, dan yang memiliki suatu kebudayaan�maka pergeseran konsep ini menjadi konsep kelompok etnik, sebagai konsekuensi dari proses menjadi kompleks masyarakat, menjadi penting dibicarakan.
Para ahli antropologi sependapat bahwa suku bangsa adalah landasan bagi terbentuknya bangsa. IM Lewis (1985: 358), misalnya, mengatakan bahwa “istilah bangsa (nation) adalah satuan kebudayaan� tidak perlu membedakan antara suku bangsa dan bangsa karena perbedaannya hanya dalam ukuran, bukan komposisi struktural atau fungsinya� segmen suku bangsa adalah bagian dari segmen bangsa yang lebih besar, meski berbeda ukuran namun ciri-cirinya sama”.
Meski pernyataan ini menuai banyak kritik, khususnya terkait dengan isu “homogenitas” ini, jelas bahwa para antropolog sangat peduli bahwa suatu konsep sosial budaya harus memiliki dasar empirik dalam kenyataan, bukan konsep yang dibangun di awang- awang. Konsep bangsa tentulah memiliki akar empirik, yakni dari suku bangsa.
Rasa kebangsaan
Kebangsaan (nationality) dan rasa kebangsaan (nationalism) saling berkaitan satu sama lain. Rasa kebangsaan, biasanya juga disebut nasionalisme, adalah dimensi sensoris�meminjam istilah Benedict Anderson (1991[1983]) Imagined Communities�merupakan konsep antropologi yang tidak semata-mata memandang nasionalisme sebagai prinsip politik.
Dimensi sensoris yang tak lain adalah kebudayaan ini memperjelas posisi antropologi yang berangkat dari konsep suku bangsa, kesukubangsaan, bangsa, dan kebangsaan, sebagaimana dibicarakan di atas. Inilah akar-akar bagi membicarakan rasa kebangsaan (nasionalisme) itu.
Rasa kebangsaan atau yang kerap kali juga disebut nasionalisme adalah topik baru dalam kajian antropologi. Nasionalisme sebagai ideologi negara-bangsa modern sejak lama adalah rubrik ilmu politik, sosiologi makro, dan sejarah.
Perhatian antropologi terhadap nasionalisme menempuh jalur yang berbeda dari disiplin-disiplin tersebut yang menempatkan negara sebagai titik awal pembahasan. Sejalan dengan tradisinya, antropologi menempatkan nasionalisme bersamaan dengan negara karena kesetiaan, komitmen, dan rasa memiliki negara tidak hanya bersifat instrumental�yakni keterikatan oleh prinsip politik�melainkan juga bersifat sensorik yang berisikan sentimen-sentimen, emosi-emosi, dan perasaan-perasaan.
Dalam dimensi ini, bangsa, kebangsaan, dan rasa kebangsaan menjadi suatu yang “imagined” (meminjam istilah Benedict Anderson), yang berarti “orang- orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai warga suatu bangsa, meski tidak pernah saling mengenal, bertemu, atau bahkan mendengar. Namun, dalam pikiran mereka hidup suatu image mengenai kesatuan bersama. Itulah sebabnya ada warga negara yang mau mengorbankan raga serta jiwanya demi membela bangsa dan negara.
Nasionalisme baru
Tak seorang pun menyangkal bahwa bangsa Indonesia tersusun dari aneka ragam suku bangsa. Jelas bahwa tidak hanya suku bangsa yang beraneka ragam, melainkan juga ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi.
Belum lagi fakta bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya kira-kira 250 juta itu hidup tersebar di kepulauan yang paling luas di dunia. Maka, keanekaragaman adalah kondisi dasar bangsa dan negara kita. Bilamana kita hendak membicarakan nasionalisme Indonesia, maka isu keanekaragaman itu patut menjadi landasan pertama pemahaman kita.
Nasionalisme kita adalah suatu konstruksi yang dibangun dan dipelihara posteriori. Sejarah perjuangan bangsa penuh heroik dalam mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah salah satu bagian konstruksi terpenting sehingga selama 60 tahun bagian ini menjadi perekat integrasi bangsa.
Sebagai suatu konstruksi posteriori, maka nasionalisme harus dijaga, dipelihara, dan dijamin mampu menghadapi perubahan zaman. Selain itu, nasion sebagai suatu yang “imagined” adalah entitas abstrak yang berisikan bayangan-bayangan, cita-cita, dan harapan-harapan bahwa nasion akan tumbuh makin kuat dan mampu memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup. Selama 60 tahun imajinasi itu hidup dan terpelihara, rakyat terus menggantungkan harapan bahwa suatu waktu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan itu akan terwujud.
Namun, pertanyaan besar adalah seberapa lama dan kuat harapan-harapan itu bertahan? Bagaimanapun, harapan-harapan itu ingin disaksikan dalam wujudnya yang nyata oleh warga bangsa kita.
Apabila nasion adalah suatu yang “imagined”, maka nasionalisme adalah suatu ideologi yang menyelimuti imajinasi itu. Sebagaimana halnya imajinasi itu sendiri, maka nasionalisme pun akan mengalami kemerosotan apabila distorsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lain dalam negara-bangsa ini semakin meningkat.
Secara internal kita berhadapan dengan fenomena meningkatnya kemiskinan, korupsi, konflik-konflik kepentingan partai dan golongan, kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakpastian pelaksanaan hukum, jurang generasi, dan banyak lagi; secara eksternal kita menghadapi fenomena global, seperti liberalisasi ekonomi, memudarnya ideologi, dan meningkatnya komunikasi lintas batas negara dan kebudayaan.
Tantangan internal dan eksternal tersebut niscaya memengaruhi kadar dan muatan nasionalisme kita. Nasionalisme kita hanya akan dapat dijaga dan dipelihara apabila kita secara mantap dan konsisten berupaya keras untuk meminimalisasi�kalau tak mungkin menghilangkan�fenomena internal di atas sehingga cukup kuat berkontestasi dengan bangsa-bangsa lain.
Barangkali ini adalah upaya yang jauh lebih keras dan berat dibandingkan bangsa-bangsa lain karena Indonesia adalah negeri majemuk terbesar di dunia. Sebagai bangsa majemuk terbesar, kita juga paling rentan perpecahan dan disintegrasi. Itulah sebabnya kita perlu memahami dan menyadari kondisi-kondisi dasar bangsa kita, antara lain, suku bangsa dan kesukubangsaan, sebelum kita berbicara tentang isu-isu lain, seperti nasionalisme sebagai prinsip politik.
Achmad Fedyani Saifuddin
Pengajar Departemen Antropologi UI, Anggota Forum Kajian Antropologi Indonesia
Sumber : http://himpsijaya.org/2006/08/14/nasionalisme-ditinjau-dari-akarnya/
Achmad Fedyani Saifuddin
Kekhawatiran akan merosotnya nasionalisme dan terjadinya disintegrasi nasional merebak di mana-mana akhir-akhir ini. Hal ini, antara lain, juga tercermin dalam simposium berjudul “Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat Madani” yang diselenggarakan oleh Komisi Ilmu-ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2006, di mana penulis juga menyajikan makalah.
Di tengah wacana mengenai nasionalisme yang pada umumnya dimulai dari tengah�yakni langsung membicarakannya sebagai fenomena masyarakat modern yang dikaitkan dengan fenomena negara�penulis coba mengangkat isu yang masih kurang dibicarakan orang, yakni membicarakannya dalam konteks kondisi-kondisi dasar yang di dalamnya dibangun bangsa (nation), kebangsaan (nasionalitas), dan rasa kebangsaan (nasionalisme) Indonesia. Kondisi dasar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suku bangsa.
Membicarakan suku bangsa sebagai kondisi dasar berarti menempatkan konsep-konsep bangsa, negara, dan nasionalisme secara posteriori. Dengan memahami suku bangsa sebagai kondisi dasar, diharapkan pemahaman kita tentang bangsa, kebangsaan, dan nasionalisme akan menjadi lebih sistematik dan jernih.
Corak kebangsaan dan nasionalisme sedikit banyak ditentukan oleh kondisi dasar tersebut, meskipun dalam perjalanan zaman niscaya ada distorsi-distorsi yang dapat mengubah sosok maupun muatan nasionalisme itu. Selanjutnya, dengan menempatkan negara dalam konteks ini, maka negara dipandang sebagai bagian dari wilayah analisis yang lebih luas, yakni sebagai external agent yang saling memengaruhi dengan kondisi-kondisi lokal.
Karena titik tolak pembicaraan ini adalah dari perspektif tradisional suku bangsa�suatu kesatuan sosial yang hidup di suatu teritorial tertentu, dan yang memiliki suatu kebudayaan�maka pergeseran konsep ini menjadi konsep kelompok etnik, sebagai konsekuensi dari proses menjadi kompleks masyarakat, menjadi penting dibicarakan.
Para ahli antropologi sependapat bahwa suku bangsa adalah landasan bagi terbentuknya bangsa. IM Lewis (1985: 358), misalnya, mengatakan bahwa “istilah bangsa (nation) adalah satuan kebudayaan� tidak perlu membedakan antara suku bangsa dan bangsa karena perbedaannya hanya dalam ukuran, bukan komposisi struktural atau fungsinya� segmen suku bangsa adalah bagian dari segmen bangsa yang lebih besar, meski berbeda ukuran namun ciri-cirinya sama”.
Meski pernyataan ini menuai banyak kritik, khususnya terkait dengan isu “homogenitas” ini, jelas bahwa para antropolog sangat peduli bahwa suatu konsep sosial budaya harus memiliki dasar empirik dalam kenyataan, bukan konsep yang dibangun di awang- awang. Konsep bangsa tentulah memiliki akar empirik, yakni dari suku bangsa.
Rasa kebangsaan
Kebangsaan (nationality) dan rasa kebangsaan (nationalism) saling berkaitan satu sama lain. Rasa kebangsaan, biasanya juga disebut nasionalisme, adalah dimensi sensoris�meminjam istilah Benedict Anderson (1991[1983]) Imagined Communities�merupakan konsep antropologi yang tidak semata-mata memandang nasionalisme sebagai prinsip politik.
Dimensi sensoris yang tak lain adalah kebudayaan ini memperjelas posisi antropologi yang berangkat dari konsep suku bangsa, kesukubangsaan, bangsa, dan kebangsaan, sebagaimana dibicarakan di atas. Inilah akar-akar bagi membicarakan rasa kebangsaan (nasionalisme) itu.
Rasa kebangsaan atau yang kerap kali juga disebut nasionalisme adalah topik baru dalam kajian antropologi. Nasionalisme sebagai ideologi negara-bangsa modern sejak lama adalah rubrik ilmu politik, sosiologi makro, dan sejarah.
Perhatian antropologi terhadap nasionalisme menempuh jalur yang berbeda dari disiplin-disiplin tersebut yang menempatkan negara sebagai titik awal pembahasan. Sejalan dengan tradisinya, antropologi menempatkan nasionalisme bersamaan dengan negara karena kesetiaan, komitmen, dan rasa memiliki negara tidak hanya bersifat instrumental�yakni keterikatan oleh prinsip politik�melainkan juga bersifat sensorik yang berisikan sentimen-sentimen, emosi-emosi, dan perasaan-perasaan.
Dalam dimensi ini, bangsa, kebangsaan, dan rasa kebangsaan menjadi suatu yang “imagined” (meminjam istilah Benedict Anderson), yang berarti “orang- orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai warga suatu bangsa, meski tidak pernah saling mengenal, bertemu, atau bahkan mendengar. Namun, dalam pikiran mereka hidup suatu image mengenai kesatuan bersama. Itulah sebabnya ada warga negara yang mau mengorbankan raga serta jiwanya demi membela bangsa dan negara.
Nasionalisme baru
Tak seorang pun menyangkal bahwa bangsa Indonesia tersusun dari aneka ragam suku bangsa. Jelas bahwa tidak hanya suku bangsa yang beraneka ragam, melainkan juga ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi.
Belum lagi fakta bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya kira-kira 250 juta itu hidup tersebar di kepulauan yang paling luas di dunia. Maka, keanekaragaman adalah kondisi dasar bangsa dan negara kita. Bilamana kita hendak membicarakan nasionalisme Indonesia, maka isu keanekaragaman itu patut menjadi landasan pertama pemahaman kita.
Nasionalisme kita adalah suatu konstruksi yang dibangun dan dipelihara posteriori. Sejarah perjuangan bangsa penuh heroik dalam mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah salah satu bagian konstruksi terpenting sehingga selama 60 tahun bagian ini menjadi perekat integrasi bangsa.
Sebagai suatu konstruksi posteriori, maka nasionalisme harus dijaga, dipelihara, dan dijamin mampu menghadapi perubahan zaman. Selain itu, nasion sebagai suatu yang “imagined” adalah entitas abstrak yang berisikan bayangan-bayangan, cita-cita, dan harapan-harapan bahwa nasion akan tumbuh makin kuat dan mampu memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup. Selama 60 tahun imajinasi itu hidup dan terpelihara, rakyat terus menggantungkan harapan bahwa suatu waktu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan itu akan terwujud.
Namun, pertanyaan besar adalah seberapa lama dan kuat harapan-harapan itu bertahan? Bagaimanapun, harapan-harapan itu ingin disaksikan dalam wujudnya yang nyata oleh warga bangsa kita.
Apabila nasion adalah suatu yang “imagined”, maka nasionalisme adalah suatu ideologi yang menyelimuti imajinasi itu. Sebagaimana halnya imajinasi itu sendiri, maka nasionalisme pun akan mengalami kemerosotan apabila distorsi yang disebabkan oleh faktor-faktor lain dalam negara-bangsa ini semakin meningkat.
Secara internal kita berhadapan dengan fenomena meningkatnya kemiskinan, korupsi, konflik-konflik kepentingan partai dan golongan, kesenjangan sosial-ekonomi, ketidakpastian pelaksanaan hukum, jurang generasi, dan banyak lagi; secara eksternal kita menghadapi fenomena global, seperti liberalisasi ekonomi, memudarnya ideologi, dan meningkatnya komunikasi lintas batas negara dan kebudayaan.
Tantangan internal dan eksternal tersebut niscaya memengaruhi kadar dan muatan nasionalisme kita. Nasionalisme kita hanya akan dapat dijaga dan dipelihara apabila kita secara mantap dan konsisten berupaya keras untuk meminimalisasi�kalau tak mungkin menghilangkan�fenomena internal di atas sehingga cukup kuat berkontestasi dengan bangsa-bangsa lain.
Barangkali ini adalah upaya yang jauh lebih keras dan berat dibandingkan bangsa-bangsa lain karena Indonesia adalah negeri majemuk terbesar di dunia. Sebagai bangsa majemuk terbesar, kita juga paling rentan perpecahan dan disintegrasi. Itulah sebabnya kita perlu memahami dan menyadari kondisi-kondisi dasar bangsa kita, antara lain, suku bangsa dan kesukubangsaan, sebelum kita berbicara tentang isu-isu lain, seperti nasionalisme sebagai prinsip politik.
Achmad Fedyani Saifuddin
Pengajar Departemen Antropologi UI, Anggota Forum Kajian Antropologi Indonesia
Sumber : http://himpsijaya.org/2006/08/14/nasionalisme-ditinjau-dari-akarnya/
Kamis, 27 Juli 2006
TKW Meninggal, Keluarga Dikabari Setelah 2 Tahun
indosiar.com, Poliwali - Nasib malang kembali menimpa seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Poliwali, Mandar, Sulawesi Barat. Nuraini, wanita yang telah bertahun-tahun bekerja di Kuwait tewas di rumah majikannya 2 tahun lalu. Ironisnya, kabar kematian korban baru diketahui pihak keluarga 2 tahun setelah ia meninggal dunia.
Suasana duka masih menyelimuti keluarga Nuraini di Kota Poliwali, Sulawesi Barat. Sejak berita kematian Nuraini yang diperoleh dari seorang rekannya via surat, pihak keluarga hanya bisa menunggu kabar kemungkinan pengembalian jenazah korban ke tanah air.
Pihak keluarga Nuraini mengaku kecewa terhadap pihak Departemen Luar Negeri yang tidak memberi perlindungan terhadap TKI di Kuwait. Pasalnya, surat pemberitahun meninggalnya Nuraini baru diterimanya 20 Maret 2006 lalu. Sementara Nuraini meninggal 27 Juli 2004 silam.Pihak keluarga akan meminta kepada Deplu agar jenazah anaknya dapat dibawa pulang ke Indonesia. (Saharuddin Ridwan/Sup)
Sumber : http://www.indosiar.com/fokus/53443/tkw-meninggal-keluarga-dikabari-setelah-2-tahun
Suasana duka masih menyelimuti keluarga Nuraini di Kota Poliwali, Sulawesi Barat. Sejak berita kematian Nuraini yang diperoleh dari seorang rekannya via surat, pihak keluarga hanya bisa menunggu kabar kemungkinan pengembalian jenazah korban ke tanah air.
Pihak keluarga Nuraini mengaku kecewa terhadap pihak Departemen Luar Negeri yang tidak memberi perlindungan terhadap TKI di Kuwait. Pasalnya, surat pemberitahun meninggalnya Nuraini baru diterimanya 20 Maret 2006 lalu. Sementara Nuraini meninggal 27 Juli 2004 silam.Pihak keluarga akan meminta kepada Deplu agar jenazah anaknya dapat dibawa pulang ke Indonesia. (Saharuddin Ridwan/Sup)
Sumber : http://www.indosiar.com/fokus/53443/tkw-meninggal-keluarga-dikabari-setelah-2-tahun
Jumat, 19 Mei 2006
MISSING LINK : ARAB - MUHAMMAD & JAWA - WALISONGO
May 19, 2006
Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, salah satu usaha yg dilakukan oleh Muhamad adalah : mengadopsi tokoh2 , kisah dan firman Tuhan yang ada pada Kaum Yahudi dan Nasrani (Ahlul Kitab) yang ada di tanah Arab saat itu.
Tokoh, kisah dan firman tadi kemudian dipermak menurut kepentingan Muhamad menjadi produk baru bernama Quran & Islam. Selanjutnya produk baru ini dijual kembali kepada Kaum Yahudi dan Nasrani. Yang tahu ttg produk ini tentu saja menolak. Yang tidak tahu pasti menerima (meskipun menerima dg bayaran nyawa).
Bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang menolak, Muhamad menyebut mereka sebagai orang kafir, penghuni neraka.
Sekarang mari kita lihat sejarah perkembangan Islam di Jawa.
Walisongo (Sunan Kalijogo), mengadopsi cerita wayang yg sudah menjadi budaya Jawa dengan latar belakang Hindu India (Mahabarata). Baik tokoh, cerita dan 'firman' dalam cerita pewayangan tadi diubah (baca: dibelokkan) oleh walisongo, dipermak menjadi produk baru dan lagi2 produk ini dijual kepada orang2 Hindu Jawa. Bagi yang tahu, mending kabur kayak leluhurnya dahulu yg pada kabur ke Pulau Bali. Lagi2, bagi orang Jawa yg memiliki cerita pewayangan asli yg tidak percaya dg cerita wayang versi Walisongo disebut : Kapir, calon penghuni neraka.
Berikut link dalam bahasa Jawa :
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/kejawen/blencong/blencong-kejawe n09.html
Terjemahannya Kurang lebih begini :
Menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, ada suatu cerita dalam pewayangan yang perlu diperhatikan.
Walisanga dalam mengemban tugas luhur dalam rangka mengIslamkan tanah Jawa, mengetahui bahwa wayang bisa menjadi sarana siar Islam yang sangat efektif. Dalam bukunya, Poerbosoebroto yang berjudul Wayang lambang Ajaran Islam, banyak sekali hal2 yang berkaitan dengan maksud Walisanga tadi.
Oleh walisanga, wayang diubah menjadi media dakwah Islam. Akidah Islam disiarkan melalui mitologi Hindu. Hal2 yang berkaitan dengan Dewa (Hyang, Sang Hyang) yang menjadi sesembahan masyarakat waktu itu dikait-kaitkan dengan cerita nabi. Mitologi Hindu berpegang pada dewa sebagai sesembahannya. Karena itu, walisanga memadukan cerita silsilah wayang dengan nabi2.
Cerita silsilah wayang digarap dan diurutkan ke atas sampai pada nabi Adam. Metode dakwah Walisanga lewat mitologi Hindu, sangat tepat dengan kontek budaya masyarakat Jawa waktu itu (abad 15) yang memeluk agama Hindu.
Untuk menyiarkan akidah Islam, Walisanga memilih cara atau metode, yang menurut Drs Ridin Sofyan cs dalam buku Islamisasi Jawa disebut 'de-dewanisasi' cerita (lebih tepatnya de-sakralisasi dewa/tuhan hindu kali ya .red). Cerita yang berhubungan dengan dewa2 diubah supaya akidah Islam bisa masuk hati sanubari masyarakat waktu itu.
Rukun Islam juga menjadi pilihan siar dan dakwah Islam. Kalimasada (kalimat sahadat) sebagai ajaran (tauhid) islam masuk dalam cerita pewayangan. Puntadewa yang juga mempunyai nama Dharmakusuma yang juga Yudhistira menjadi wayang pilihan yang memegang surat atau Jamus Kalimasada.
Prof Poerbatjaraka menerangkan bahwa Kalimasada berasal dari kata kali+maha+usada yang berarti 'suatu hal yang mempunyai nilai agung untuk sepanjang jaman'. Dalam dunia pewayangan, Kalimasada adalah jimat atau senjata pusakanya Prabu Puntadewa, raja Amarta. Dalam perang Barathayudha, Salya (dari kerajaan Kurawa) harus bertarung melawan Puntadewa. Salya mempunyai senjata pusaka Aji Candrabirawa yang dahsyat, namun dikalahkan oleh Puntadewa. Jamus Kalimasada mampu mengakhiri kekuatan Salya.
Dalam pedahlangan diceritakan bahwa Puntadewa adalah putra dari Dewi (dalam hal ini manusia) Kunthi dengan Bethara (Dewa ya dewa, bukan manusia) Darma melalui mantra Adityarhedaya. Dewa Darma di Kahyangan (Surga) adalah dewa kebenaran dan keadilan. Alkisah Prabu Pandhu saat itu ingin memiliki seorang putra yang dapat bertindak adil dan benar. Dalam pewayangan, Puntadewa memiliki watak/sifat yang halus,penurut, bersahaja, rela,iklas,sabar, menerima.Puntadewa menjadi tokoh wayang yang memiliki darah berwarna putih.Menjadi lambang wayang yang berhati bersih dan suci.Maka sangat tepat sekali bila Puntadewa dipilih sebagai tokoh yang memiliki Jamus Kalimasada.
Masih berkaitan dangan hal Kalimasada atau kalimat sahadat, di tanah Demak ada cerita tutur tinular (cerita turun temurun kali ya, cerita dari kakek nenek). Waktu itu Sunan Kalijaga (salah satu tokoh walisanga) bertemu dengan seorang yang sudah tua pikun.Orang tadi mengaku bernama Darmakusuma, yang sudah lama sekali berkelana kemana mana. Pada akhirnya dia mengeluh kepada Sunan Kalijaga supaya diberitahu jalan mati (makssudnya: sudah tua pikun, pengin segera mati kog ya ndak mati2).Sunan Kalijaga memberi petunjuk untuk membaca Kalimasada atau kalimat sahadat.
Diceritakan bahwa setelah Darmakusuma membaca kalimasada, dia langsung meninggal. Mayatnya diurus dan dikuburkan dibelakang Masjid Demak. Ternyata kalimat sahadat dalam dunia pewayangan diletakkan oleh walisanga dalam penggarapan cerita wayang secara indah dan unik. Dalam bulan puasa yang penuh berkah dari Allah swt ini, watak dan sifat Puntadewa tadi dapatlah menjadi cermin atau teladan yang dapat diterapkan dalam dunia keluarga.
Sutadi, Ketua Pepadi jawa Tengah
Moe, translator
------------------------
Note:
1. Sesungguhnya saya bersaksi, bentuk kalimasada sesungguhnya adalah senjata tajam (saya lupa kalo ndak cakra/pedang) - coba search aja. Memang kata ini mirip sekali dg kalimat sahada. Inilah kepandaian mereka dalam membelokkan sesuatu.
2. seingat saya dalam cerita buku yang saya baca dulu :dewa darma mengintip dewi kunthi itu saat mandi di danau, menjadi birahi dan orgasme. Air maninya jatuh ke dauh tempat dewi kunthi yang membuatnya hamil.
Sumber : http://mengenal-islam.t35.com/Sejarah_Wali_Songo.htm
Dalam rangka untuk mencapai tujuannya, salah satu usaha yg dilakukan oleh Muhamad adalah : mengadopsi tokoh2 , kisah dan firman Tuhan yang ada pada Kaum Yahudi dan Nasrani (Ahlul Kitab) yang ada di tanah Arab saat itu.
Tokoh, kisah dan firman tadi kemudian dipermak menurut kepentingan Muhamad menjadi produk baru bernama Quran & Islam. Selanjutnya produk baru ini dijual kembali kepada Kaum Yahudi dan Nasrani. Yang tahu ttg produk ini tentu saja menolak. Yang tidak tahu pasti menerima (meskipun menerima dg bayaran nyawa).
Bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang menolak, Muhamad menyebut mereka sebagai orang kafir, penghuni neraka.
Sekarang mari kita lihat sejarah perkembangan Islam di Jawa.
Walisongo (Sunan Kalijogo), mengadopsi cerita wayang yg sudah menjadi budaya Jawa dengan latar belakang Hindu India (Mahabarata). Baik tokoh, cerita dan 'firman' dalam cerita pewayangan tadi diubah (baca: dibelokkan) oleh walisongo, dipermak menjadi produk baru dan lagi2 produk ini dijual kepada orang2 Hindu Jawa. Bagi yang tahu, mending kabur kayak leluhurnya dahulu yg pada kabur ke Pulau Bali. Lagi2, bagi orang Jawa yg memiliki cerita pewayangan asli yg tidak percaya dg cerita wayang versi Walisongo disebut : Kapir, calon penghuni neraka.
Berikut link dalam bahasa Jawa :
http://www.suaramerdeka.com/cybernews/kejawen/blencong/blencong-kejawe n09.html
Terjemahannya Kurang lebih begini :
Menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, ada suatu cerita dalam pewayangan yang perlu diperhatikan.
Walisanga dalam mengemban tugas luhur dalam rangka mengIslamkan tanah Jawa, mengetahui bahwa wayang bisa menjadi sarana siar Islam yang sangat efektif. Dalam bukunya, Poerbosoebroto yang berjudul Wayang lambang Ajaran Islam, banyak sekali hal2 yang berkaitan dengan maksud Walisanga tadi.
Oleh walisanga, wayang diubah menjadi media dakwah Islam. Akidah Islam disiarkan melalui mitologi Hindu. Hal2 yang berkaitan dengan Dewa (Hyang, Sang Hyang) yang menjadi sesembahan masyarakat waktu itu dikait-kaitkan dengan cerita nabi. Mitologi Hindu berpegang pada dewa sebagai sesembahannya. Karena itu, walisanga memadukan cerita silsilah wayang dengan nabi2.
Cerita silsilah wayang digarap dan diurutkan ke atas sampai pada nabi Adam. Metode dakwah Walisanga lewat mitologi Hindu, sangat tepat dengan kontek budaya masyarakat Jawa waktu itu (abad 15) yang memeluk agama Hindu.
Untuk menyiarkan akidah Islam, Walisanga memilih cara atau metode, yang menurut Drs Ridin Sofyan cs dalam buku Islamisasi Jawa disebut 'de-dewanisasi' cerita (lebih tepatnya de-sakralisasi dewa/tuhan hindu kali ya .red). Cerita yang berhubungan dengan dewa2 diubah supaya akidah Islam bisa masuk hati sanubari masyarakat waktu itu.
Rukun Islam juga menjadi pilihan siar dan dakwah Islam. Kalimasada (kalimat sahadat) sebagai ajaran (tauhid) islam masuk dalam cerita pewayangan. Puntadewa yang juga mempunyai nama Dharmakusuma yang juga Yudhistira menjadi wayang pilihan yang memegang surat atau Jamus Kalimasada.
Prof Poerbatjaraka menerangkan bahwa Kalimasada berasal dari kata kali+maha+usada yang berarti 'suatu hal yang mempunyai nilai agung untuk sepanjang jaman'. Dalam dunia pewayangan, Kalimasada adalah jimat atau senjata pusakanya Prabu Puntadewa, raja Amarta. Dalam perang Barathayudha, Salya (dari kerajaan Kurawa) harus bertarung melawan Puntadewa. Salya mempunyai senjata pusaka Aji Candrabirawa yang dahsyat, namun dikalahkan oleh Puntadewa. Jamus Kalimasada mampu mengakhiri kekuatan Salya.
Dalam pedahlangan diceritakan bahwa Puntadewa adalah putra dari Dewi (dalam hal ini manusia) Kunthi dengan Bethara (Dewa ya dewa, bukan manusia) Darma melalui mantra Adityarhedaya. Dewa Darma di Kahyangan (Surga) adalah dewa kebenaran dan keadilan. Alkisah Prabu Pandhu saat itu ingin memiliki seorang putra yang dapat bertindak adil dan benar. Dalam pewayangan, Puntadewa memiliki watak/sifat yang halus,penurut, bersahaja, rela,iklas,sabar, menerima.Puntadewa menjadi tokoh wayang yang memiliki darah berwarna putih.Menjadi lambang wayang yang berhati bersih dan suci.Maka sangat tepat sekali bila Puntadewa dipilih sebagai tokoh yang memiliki Jamus Kalimasada.
Masih berkaitan dangan hal Kalimasada atau kalimat sahadat, di tanah Demak ada cerita tutur tinular (cerita turun temurun kali ya, cerita dari kakek nenek). Waktu itu Sunan Kalijaga (salah satu tokoh walisanga) bertemu dengan seorang yang sudah tua pikun.Orang tadi mengaku bernama Darmakusuma, yang sudah lama sekali berkelana kemana mana. Pada akhirnya dia mengeluh kepada Sunan Kalijaga supaya diberitahu jalan mati (makssudnya: sudah tua pikun, pengin segera mati kog ya ndak mati2).Sunan Kalijaga memberi petunjuk untuk membaca Kalimasada atau kalimat sahadat.
Diceritakan bahwa setelah Darmakusuma membaca kalimasada, dia langsung meninggal. Mayatnya diurus dan dikuburkan dibelakang Masjid Demak. Ternyata kalimat sahadat dalam dunia pewayangan diletakkan oleh walisanga dalam penggarapan cerita wayang secara indah dan unik. Dalam bulan puasa yang penuh berkah dari Allah swt ini, watak dan sifat Puntadewa tadi dapatlah menjadi cermin atau teladan yang dapat diterapkan dalam dunia keluarga.
Sutadi, Ketua Pepadi jawa Tengah
Moe, translator
------------------------
Note:
1. Sesungguhnya saya bersaksi, bentuk kalimasada sesungguhnya adalah senjata tajam (saya lupa kalo ndak cakra/pedang) - coba search aja. Memang kata ini mirip sekali dg kalimat sahada. Inilah kepandaian mereka dalam membelokkan sesuatu.
2. seingat saya dalam cerita buku yang saya baca dulu :dewa darma mengintip dewi kunthi itu saat mandi di danau, menjadi birahi dan orgasme. Air maninya jatuh ke dauh tempat dewi kunthi yang membuatnya hamil.
Sumber : http://mengenal-islam.t35.com/Sejarah_Wali_Songo.htm
Sabtu, 01 Oktober 2005
Menyibak Tabir Perpres Nomor 55/ 2005
Penulis : Anna Karenina S.
Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM menuai kontroversi. Bagaimana memahami kenaikan harga BBM secara proporsional?
Jelang tengah malam, di penghujung bulan September 2005, sebuah ruangan di Gedung Departemen Keuangan Jakarta yang biasanya lengang terlihat ramai. Beberapa orang bergegas masuk. Dengan langkah terburu-buru, para wartawan itu menyambangi salah satu sudut ruangan. Beberapa yang sudah datang lebih awal terlibat dalam perbincangan hangat sembari menyeruput kopi. Asap rokok meningkahi obrolan mereka yang tengah menunggu sebuah pengumuman penting dari Pemerintah.
Tepat pukul 23.55 WIB, sejumlah wajah yang sudah tak asing lagi bagi mereka memasuki ruangan itu. Mula-mula Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, lalu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, dan disusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.
Para wartawan bergegas mengambil tempat duduk. Malam itu diumumkan pemberlakuan harga baru bahan bakar minyak (BBM), yang berlaku sejak dini hari 1 Oktober 2005 itu. Keputusan itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Harga minyak tanah menjadi Rp 2.000 per liter, atau naik 187,5 persen dibanding harga sebelumnya Rp 700 per liter. Harga minyak solar ditetapkan Rp 4.300 per liter atau 104,76 persen lebih tinggi dari harga sebelumnya Rp 2.100 per liter. Sementara harga premium menjadi Rp 4.500 per liter, naik 87,5 persen dari harga sebelumnya Rp 2.400 per liter.
Keesokannya, hampir semua media menaikkan headline berita kenaikan harga BBM. Pemberitaan kemudian terpolarisasi menjadi dua kutub yang saling tuding terhadap kenaikan harga BBM itu. Pengamat ekonomi menilai pemerintah mematok harga terlalu tinggi, tidak berpihak pada rakyat miskin. Sedang pemerintah bertahan pada alasan demi meringankan beban keuangan negara yang semakin berat akibat subsidi BBM dalam negeri yang terus meningkat, sebagai imbas naiknya harga minyak dunia.
Menelusuri kebijakan subsidi, membawa ingatan kita ke masa Orde Baru. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pertama kalinya pada tahun 1974, pada masa mudanya rezim Orde Baru, ketika harga minyak mentah dunia naik dari harga rata-rata 3,14 dolar AS per barel menjadi 11,45 dolar AS, atau naik 265 persen.
Pemerintahan kala itu berpendapat, memberlakukan harga internasional terhadap BBM akan sangat memberatkan rakyat kecil. Karena itu, perlu ada subsidi. Kondisi perminyakan nasional pun sangat memungkinkan untuk memberikan subsidi. Tingkat konsumsi waktu itu sebesar 205.000 barel per hari (bph), dan produksi sebesar 1,38 juta bph.
Dalam perjalanannya, pemberian subsidi BBM ternyata mengandung bias, karena justru memihak kepada orang kaya. Statistik menunjukkan kelompok pendapatan terbawah sejumlah 40 persen dari jumlah penduduk hanya menikmati 18 persen dari total subsidi. Sedang kelompok terkaya, 20 persen penduduk, menikmati 43 persen dari total subsidi.
Pemerintahan pasca Orde Baru mulai menyadari bahwa subsidi yang salah kaprah itu memberikan beban besar pada APBN. Bahkan pada kurun 1998-2001 nilai subsidi BBM lebih besar dari pembayaran gaji pegawai negeri. Dan jumlah itu terus meningkat. Padahal dana itu akan lebih bermanfaat dipakai untuk membangun infrastruktur, supaya mendorong investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandang bahwa belumlah terbentuk kesadaran masyarakat akan BBM sebagai sumber daya energi yang langka. BBM masih murni diproduksi sebagai komoditas, sehingga berkembang gaya hidup yang boros energi. Dalam jangka panjang, budaya boros energi itu akan menimbulkan konsumsi yang melampaui batas seakan-akan energi adalah sumber daya yang tidak terbatas. Selain itu, Presiden SBY pun mulai melihat BBM sebagai tradable commodity, sehingga harganya harus mencerminkan tingkat daya saing dan tingkat efisiensi dengan melihat harga pasar internasional sebagai referensinya. Maka, tak ada jalan lain, subsidi BBM untuk orang kaya harus dicabut tuntas, harga minyak harus mencapai tingkat keekonomian.
Penghapusan kebijakan subsidi BBM sebenarnya dimulai sejak adanya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang liberalisasi sektor migas. Ini merupakan deregulasi pemerintah terkait dengan komitmen terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. UU itu mengamanatkan deregulasi pasar migas, baik hulu maupun hilir, dalam kurun waktu dua dan empat tahun dari sejak ditetapkannya UU tersebut.
Di sektor hilir, UU itu memberikan frame baru bisnis migas di Indonesia. Pertama, menghentikan posisi monopoli Pertamina hingga November 2005. Kedua, menjamin investor dan pelaku pasar diperlakukan sama secara regulasi dan hukum. Ketiga, membangun rezim penetapan harga BBM yang transparan berdasarkan harga minyak dunia. Keempat, merasionalisasi dan melancarkan administrasi yang berkaitan dengan industri hilir. Kelima, membuka keran bagi investor lokal dan asing untuk memasuki sektor hilir di empat area: pemrosesan, transportasi, penyimpanan dan penjualan.
Jadi, program penghapusan subsidi BBM sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2000 sampai dengan Januari 2003, dimana pemerintah telah menaikkan harga BBM sebanyak paling tidak enam kali. Namun, ketika harga minyak mentah bergerak ke atas 30 dolar AS per barel pada tahun 2003, bahkan di atas 40 dolar AS per barel pada tahun 2004, Pemerintahan Megawati menjadi tidak berani untuk melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi subsidi.
Dengan tidak dilakukan penyesuaian harga secara bertahap selama hampir dua tahun, banyak pihak yang memperkirakan bila pemerintah menaikkan harga BBM yang akan muncul adalah "bom waktu", dimana akan terjadi gejolak yang luar biasa dalam masyarakat. Dan ramalan itulah yang pada hari-hari belakangan ini berubah menjadi aksi menolak Perpres 55 Tahun 2005 itu.
Jadi, ini salah siapa?
Kubu yang kontra kebijakan pemerintah menilai kebijakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan terlalu tinggi, dan hanya mengejar target liberalisasi sektor migas yang harus selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan dampaknya bagi perekonomian nasional. Daya saing ekonomi akan makin menurun, inflasi akan meningkat, dan tanpa pandang bulu akan langsung memukul golongan masyarakat lemah dan miskin. Pemerintah juga dianggap tidak transparan dengan membeberkan alasan yang tidak logis mengenai penentuan kebijakan harga BBM yang diambil.
Menurut mereka, memang betul bahwa beban anggaran semakin berat dengan harga BBM sekarang. Dari skenario Tim Indonesia Bangkit, dengan harga minyak dunia sebesar 60 dolar AS per barel dan nilai tukar sebesar Rp 9300 per dolar AS, pengeluaran sektor minyak gas meningkat menjadi Rp 165,7 triliun dari Rp 101,2 triliun, dan subsidi pun membengkak sebesar Rp129 triliun, sementara dana bagi hasil migas pun meningkat menjadi sebesar Rp 36,7 triliun. Dilihat dari perspektif itu memang terdapat alasan kuat untuk meningkatkan harga BBM dalam negeri.
Namun, lanjut mereka, pemerintah pun menerima tambahan penerimaan dari sektor migas dengan adanya kenaikan harga minyak dunia. Penerimaan meningkat menjadi Rp Rp 212,7 triliun, yang berasal dari PPh dan SDA Migas sehingga sebenarnya pemerintah masih memperoleh tambahan penerimaan netto sebesar Rp 83,7 triliun dari sektor migas, meningkat dari Rp 73,6 triliun pada tingkat harga minyak sebesar 45 dolar AS per barel. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya anggapan bahwa pemerintah semakin terbebani dengan naiknya harga BBM tidak sepenuhnya benar.
Pemerintah melakukan pembelaan, masalah kenaikan harga yang dianggap terlalu tinggi sudah diperhitungkan masak-masak dan sudah dipikirkan dampaknya bagi masyarakat. Pilihan menaikkan harga BBM merupakan keterpaksaan dalam kondisi sulit. Ketika dihadapkan pada dua pilihan buruk maka yang seharusnya dipilih adalah yang kurang buruk.
Pemerintah mengakui, rakyat yang sudah susah bertambah menderita dan akan meningkatkan inflasi 3-5 persen (3 bulan ke depan) sehingga inflasi tahunan akan lebih dari 9 persen. Pemerintah menyatakan keadaan ini bersifat sementara dan harus diambil demi mencapai kebaikan masa depan. "Short term pain for long term gain," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam konteks internasional, tahun ini masyarakat dunia kembali memasuki situasi krisis energi. Permintaan minyak dunia menjadi amat tinggi sejak awal tahun 2005 ini, disebabkan tingginya permintaan China dan India, serta datangnya musim dingin di belahan Eropa dan Amerika Utara. Harga minyak mentah terus melonjak, padahal semua negara penghasil minyak non-OPEC sudah berproduksi pada kapasitas penuh, begitu pula negara OPEC, kecuali Arab Saudi yang mempunyai sedikit kapasitas lebih. Sepanjang tahun 2005 harga merayap dari sekitar 45 dolar AS per barel pada awal tahun, menjadi 64 dolar AS per barel. Bahkan pada awal Agustus 2005, harga sempat menembus 70 dolar AS per barel.
Ketika krisis energi dunia semakin menghebat, di dalam negeri, pemerintah dihadapkan pada situasi sulit. Jumlah cadangan minyak tinggal 9,7 miliar barel, dan kemampuan produksi tengah mengalami penurunan dari sekitar 1,5 juta bph menjadi hanya sekitar 0,95 juta bph. Sedang konsumsi dalam negeri meningkat 12,5 persen per tahun, dari hanya 600.000 bph tahun 1990 hingga kini menjadi dua kali lipatnya. Dengan kata lain, Indonesia sudah menjadi negara net importer minyak, bahkan sebagai negara pengimpor BBM terbesar di Asia.
Pemerintah makin sulit untuk menyesuaikan harga-harga BBM dengan biaya pengadaan (internasional). Jumlah subsidi akan menjadi terlalu besar, hingga mencapai Rp 100 triliun lebih. Rupiah dikuras untuk subsidi, sementara dolar AS dikuras untuk impor sehingga cadangan devisa kita pada posisi membahayakan (30,24 miliar dolar AS). Jika rekening subsidi BBM ditambah
Bersambung ke halaman 23.....
dengan pembayaran utang pokok, dan bunganya saja, jumlahnya mencapai 50 persen dari pendapatan negara. Jika harga BBM tidak naik maka defisit yang luar biasa ada di depan mata. Jika itu terus berlanjut tak akan ada dana untuk pembangunan.
Menghadapi situasi ini, DPR mengajukan dua alternatif subsidi BBM. Pertama, subsidi senilai Rp 113 triliun lebih tanpa kenaikan harga BBM tetapi defisit anggarannya besar. Kedua, dana subsidi Rp 89,2 triliun dengan opsi kenaikan harga BBM sehingga defisit dibawah 1 persen.
Pemerintahan SBY-JK mengambil pilihan yang kedua. Mula-mula adalah kebijakan menaikan harga BBM yang besar untuk industri sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 4.750 per liter (naik 115 persen). Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 5.490 per liter (naik 150 persen). Sedang bensin untuk industri naik dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 4.640 per liter (naik 193 persen).
Pemerintah menargetkan bensin mencapai harga keekonomiannya pada 1 Januari 2007, solar pada 1 Juli 2007, dan minyak tanah pada Januari 2008. Sesuai dengan rencana tersebut, harga BBM masih akan dinaikkan sampai mencapai harga pasar. Tak ayal, pada 1 Oktober 2005 lalu, kembali terjadi kenaikkan harga BBM di dalam negeri.
Kenaikan harga BBM mesti dilihat secara lebih jernih guna kepentingan masa depan bangsa. Alangkah baiknya jika dua kutub pemikiran yang bertentangan soal kenaikan harga BBM dapat duduk bersama dan saling "curhat" mengenai permasalahan yang dihadapi, untuk menemukan alternatif solusi terbaik demi perbaikan nasib bangsa. Bukan ngotot-ngototan mempertahankan argumen masing-masing seperti terlihat dalam media massa, yang malah membuat masyarakat makin bingung.
Saat ini, tim yang solid yang akan mengayun langkah pemecahan aneka permasalahan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Rakyat dalam keadaan tidak percaya bahwa pemerintah serius akan menyejahterakan mereka. Pemerintah wajib mengembangkan publik dengan teladan, kerja keras, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai dasar peletak menuju fundamen kesejahteraan yang kokoh.
Bukankah dengan bersama kita bisa?
Sumber : http://72.14.235.132/search?q=cache:IaMcdrp2io4J:www.isei.or.id/page.php%3Fid%3D5okt053+harga+dolar+waktu+pemerintahan+megawati&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id
Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM menuai kontroversi. Bagaimana memahami kenaikan harga BBM secara proporsional?
Jelang tengah malam, di penghujung bulan September 2005, sebuah ruangan di Gedung Departemen Keuangan Jakarta yang biasanya lengang terlihat ramai. Beberapa orang bergegas masuk. Dengan langkah terburu-buru, para wartawan itu menyambangi salah satu sudut ruangan. Beberapa yang sudah datang lebih awal terlibat dalam perbincangan hangat sembari menyeruput kopi. Asap rokok meningkahi obrolan mereka yang tengah menunggu sebuah pengumuman penting dari Pemerintah.
Tepat pukul 23.55 WIB, sejumlah wajah yang sudah tak asing lagi bagi mereka memasuki ruangan itu. Mula-mula Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, lalu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, dan disusul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.
Para wartawan bergegas mengambil tempat duduk. Malam itu diumumkan pemberlakuan harga baru bahan bakar minyak (BBM), yang berlaku sejak dini hari 1 Oktober 2005 itu. Keputusan itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Harga minyak tanah menjadi Rp 2.000 per liter, atau naik 187,5 persen dibanding harga sebelumnya Rp 700 per liter. Harga minyak solar ditetapkan Rp 4.300 per liter atau 104,76 persen lebih tinggi dari harga sebelumnya Rp 2.100 per liter. Sementara harga premium menjadi Rp 4.500 per liter, naik 87,5 persen dari harga sebelumnya Rp 2.400 per liter.
Keesokannya, hampir semua media menaikkan headline berita kenaikan harga BBM. Pemberitaan kemudian terpolarisasi menjadi dua kutub yang saling tuding terhadap kenaikan harga BBM itu. Pengamat ekonomi menilai pemerintah mematok harga terlalu tinggi, tidak berpihak pada rakyat miskin. Sedang pemerintah bertahan pada alasan demi meringankan beban keuangan negara yang semakin berat akibat subsidi BBM dalam negeri yang terus meningkat, sebagai imbas naiknya harga minyak dunia.
Menelusuri kebijakan subsidi, membawa ingatan kita ke masa Orde Baru. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) diberikan pertama kalinya pada tahun 1974, pada masa mudanya rezim Orde Baru, ketika harga minyak mentah dunia naik dari harga rata-rata 3,14 dolar AS per barel menjadi 11,45 dolar AS, atau naik 265 persen.
Pemerintahan kala itu berpendapat, memberlakukan harga internasional terhadap BBM akan sangat memberatkan rakyat kecil. Karena itu, perlu ada subsidi. Kondisi perminyakan nasional pun sangat memungkinkan untuk memberikan subsidi. Tingkat konsumsi waktu itu sebesar 205.000 barel per hari (bph), dan produksi sebesar 1,38 juta bph.
Dalam perjalanannya, pemberian subsidi BBM ternyata mengandung bias, karena justru memihak kepada orang kaya. Statistik menunjukkan kelompok pendapatan terbawah sejumlah 40 persen dari jumlah penduduk hanya menikmati 18 persen dari total subsidi. Sedang kelompok terkaya, 20 persen penduduk, menikmati 43 persen dari total subsidi.
Pemerintahan pasca Orde Baru mulai menyadari bahwa subsidi yang salah kaprah itu memberikan beban besar pada APBN. Bahkan pada kurun 1998-2001 nilai subsidi BBM lebih besar dari pembayaran gaji pegawai negeri. Dan jumlah itu terus meningkat. Padahal dana itu akan lebih bermanfaat dipakai untuk membangun infrastruktur, supaya mendorong investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandang bahwa belumlah terbentuk kesadaran masyarakat akan BBM sebagai sumber daya energi yang langka. BBM masih murni diproduksi sebagai komoditas, sehingga berkembang gaya hidup yang boros energi. Dalam jangka panjang, budaya boros energi itu akan menimbulkan konsumsi yang melampaui batas seakan-akan energi adalah sumber daya yang tidak terbatas. Selain itu, Presiden SBY pun mulai melihat BBM sebagai tradable commodity, sehingga harganya harus mencerminkan tingkat daya saing dan tingkat efisiensi dengan melihat harga pasar internasional sebagai referensinya. Maka, tak ada jalan lain, subsidi BBM untuk orang kaya harus dicabut tuntas, harga minyak harus mencapai tingkat keekonomian.
Penghapusan kebijakan subsidi BBM sebenarnya dimulai sejak adanya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang liberalisasi sektor migas. Ini merupakan deregulasi pemerintah terkait dengan komitmen terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. UU itu mengamanatkan deregulasi pasar migas, baik hulu maupun hilir, dalam kurun waktu dua dan empat tahun dari sejak ditetapkannya UU tersebut.
Di sektor hilir, UU itu memberikan frame baru bisnis migas di Indonesia. Pertama, menghentikan posisi monopoli Pertamina hingga November 2005. Kedua, menjamin investor dan pelaku pasar diperlakukan sama secara regulasi dan hukum. Ketiga, membangun rezim penetapan harga BBM yang transparan berdasarkan harga minyak dunia. Keempat, merasionalisasi dan melancarkan administrasi yang berkaitan dengan industri hilir. Kelima, membuka keran bagi investor lokal dan asing untuk memasuki sektor hilir di empat area: pemrosesan, transportasi, penyimpanan dan penjualan.
Jadi, program penghapusan subsidi BBM sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2000 sampai dengan Januari 2003, dimana pemerintah telah menaikkan harga BBM sebanyak paling tidak enam kali. Namun, ketika harga minyak mentah bergerak ke atas 30 dolar AS per barel pada tahun 2003, bahkan di atas 40 dolar AS per barel pada tahun 2004, Pemerintahan Megawati menjadi tidak berani untuk melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi subsidi.
Dengan tidak dilakukan penyesuaian harga secara bertahap selama hampir dua tahun, banyak pihak yang memperkirakan bila pemerintah menaikkan harga BBM yang akan muncul adalah "bom waktu", dimana akan terjadi gejolak yang luar biasa dalam masyarakat. Dan ramalan itulah yang pada hari-hari belakangan ini berubah menjadi aksi menolak Perpres 55 Tahun 2005 itu.
Jadi, ini salah siapa?
Kubu yang kontra kebijakan pemerintah menilai kebijakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan terlalu tinggi, dan hanya mengejar target liberalisasi sektor migas yang harus selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan dampaknya bagi perekonomian nasional. Daya saing ekonomi akan makin menurun, inflasi akan meningkat, dan tanpa pandang bulu akan langsung memukul golongan masyarakat lemah dan miskin. Pemerintah juga dianggap tidak transparan dengan membeberkan alasan yang tidak logis mengenai penentuan kebijakan harga BBM yang diambil.
Menurut mereka, memang betul bahwa beban anggaran semakin berat dengan harga BBM sekarang. Dari skenario Tim Indonesia Bangkit, dengan harga minyak dunia sebesar 60 dolar AS per barel dan nilai tukar sebesar Rp 9300 per dolar AS, pengeluaran sektor minyak gas meningkat menjadi Rp 165,7 triliun dari Rp 101,2 triliun, dan subsidi pun membengkak sebesar Rp129 triliun, sementara dana bagi hasil migas pun meningkat menjadi sebesar Rp 36,7 triliun. Dilihat dari perspektif itu memang terdapat alasan kuat untuk meningkatkan harga BBM dalam negeri.
Namun, lanjut mereka, pemerintah pun menerima tambahan penerimaan dari sektor migas dengan adanya kenaikan harga minyak dunia. Penerimaan meningkat menjadi Rp Rp 212,7 triliun, yang berasal dari PPh dan SDA Migas sehingga sebenarnya pemerintah masih memperoleh tambahan penerimaan netto sebesar Rp 83,7 triliun dari sektor migas, meningkat dari Rp 73,6 triliun pada tingkat harga minyak sebesar 45 dolar AS per barel. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya anggapan bahwa pemerintah semakin terbebani dengan naiknya harga BBM tidak sepenuhnya benar.
Pemerintah melakukan pembelaan, masalah kenaikan harga yang dianggap terlalu tinggi sudah diperhitungkan masak-masak dan sudah dipikirkan dampaknya bagi masyarakat. Pilihan menaikkan harga BBM merupakan keterpaksaan dalam kondisi sulit. Ketika dihadapkan pada dua pilihan buruk maka yang seharusnya dipilih adalah yang kurang buruk.
Pemerintah mengakui, rakyat yang sudah susah bertambah menderita dan akan meningkatkan inflasi 3-5 persen (3 bulan ke depan) sehingga inflasi tahunan akan lebih dari 9 persen. Pemerintah menyatakan keadaan ini bersifat sementara dan harus diambil demi mencapai kebaikan masa depan. "Short term pain for long term gain," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam konteks internasional, tahun ini masyarakat dunia kembali memasuki situasi krisis energi. Permintaan minyak dunia menjadi amat tinggi sejak awal tahun 2005 ini, disebabkan tingginya permintaan China dan India, serta datangnya musim dingin di belahan Eropa dan Amerika Utara. Harga minyak mentah terus melonjak, padahal semua negara penghasil minyak non-OPEC sudah berproduksi pada kapasitas penuh, begitu pula negara OPEC, kecuali Arab Saudi yang mempunyai sedikit kapasitas lebih. Sepanjang tahun 2005 harga merayap dari sekitar 45 dolar AS per barel pada awal tahun, menjadi 64 dolar AS per barel. Bahkan pada awal Agustus 2005, harga sempat menembus 70 dolar AS per barel.
Ketika krisis energi dunia semakin menghebat, di dalam negeri, pemerintah dihadapkan pada situasi sulit. Jumlah cadangan minyak tinggal 9,7 miliar barel, dan kemampuan produksi tengah mengalami penurunan dari sekitar 1,5 juta bph menjadi hanya sekitar 0,95 juta bph. Sedang konsumsi dalam negeri meningkat 12,5 persen per tahun, dari hanya 600.000 bph tahun 1990 hingga kini menjadi dua kali lipatnya. Dengan kata lain, Indonesia sudah menjadi negara net importer minyak, bahkan sebagai negara pengimpor BBM terbesar di Asia.
Pemerintah makin sulit untuk menyesuaikan harga-harga BBM dengan biaya pengadaan (internasional). Jumlah subsidi akan menjadi terlalu besar, hingga mencapai Rp 100 triliun lebih. Rupiah dikuras untuk subsidi, sementara dolar AS dikuras untuk impor sehingga cadangan devisa kita pada posisi membahayakan (30,24 miliar dolar AS). Jika rekening subsidi BBM ditambah
Bersambung ke halaman 23.....
dengan pembayaran utang pokok, dan bunganya saja, jumlahnya mencapai 50 persen dari pendapatan negara. Jika harga BBM tidak naik maka defisit yang luar biasa ada di depan mata. Jika itu terus berlanjut tak akan ada dana untuk pembangunan.
Menghadapi situasi ini, DPR mengajukan dua alternatif subsidi BBM. Pertama, subsidi senilai Rp 113 triliun lebih tanpa kenaikan harga BBM tetapi defisit anggarannya besar. Kedua, dana subsidi Rp 89,2 triliun dengan opsi kenaikan harga BBM sehingga defisit dibawah 1 persen.
Pemerintahan SBY-JK mengambil pilihan yang kedua. Mula-mula adalah kebijakan menaikan harga BBM yang besar untuk industri sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 4.750 per liter (naik 115 persen). Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari Rp 2.200 per liter menjadi Rp 5.490 per liter (naik 150 persen). Sedang bensin untuk industri naik dari Rp 2.400 per liter menjadi Rp 4.640 per liter (naik 193 persen).
Pemerintah menargetkan bensin mencapai harga keekonomiannya pada 1 Januari 2007, solar pada 1 Juli 2007, dan minyak tanah pada Januari 2008. Sesuai dengan rencana tersebut, harga BBM masih akan dinaikkan sampai mencapai harga pasar. Tak ayal, pada 1 Oktober 2005 lalu, kembali terjadi kenaikkan harga BBM di dalam negeri.
Kenaikan harga BBM mesti dilihat secara lebih jernih guna kepentingan masa depan bangsa. Alangkah baiknya jika dua kutub pemikiran yang bertentangan soal kenaikan harga BBM dapat duduk bersama dan saling "curhat" mengenai permasalahan yang dihadapi, untuk menemukan alternatif solusi terbaik demi perbaikan nasib bangsa. Bukan ngotot-ngototan mempertahankan argumen masing-masing seperti terlihat dalam media massa, yang malah membuat masyarakat makin bingung.
Saat ini, tim yang solid yang akan mengayun langkah pemecahan aneka permasalahan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Rakyat dalam keadaan tidak percaya bahwa pemerintah serius akan menyejahterakan mereka. Pemerintah wajib mengembangkan publik dengan teladan, kerja keras, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai dasar peletak menuju fundamen kesejahteraan yang kokoh.
Bukankah dengan bersama kita bisa?
Sumber : http://72.14.235.132/search?q=cache:IaMcdrp2io4J:www.isei.or.id/page.php%3Fid%3D5okt053+harga+dolar+waktu+pemerintahan+megawati&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id
Kamis, 27 Mei 2004
Ke Mana Larinya Suara Itu?
Kamis 27 Mei 2004
SETELAH ditunggu cukup lama, DPP PKB Rabu kemarin memutuskan untuk mendukung pasangan capres Wiranto-Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Bagi sebagian kalangan, keputusan ini tidak terlalu mengejutkan. Paling tidak, dukungan terhadap pasangan Wiranto-Salahuddin itu tidak keluar dari skenario yang dipersiapkan Tim Sembilan di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Dua minggu lalu, Tim Sembilan bersama KH Abdullah Faqih memutuskan, bila KH Abdurrahman Wahid gagal sebagai capres karena terganjal syarat kesehatan, maka PKB akan mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah.
Bagi Golkar dan Wiranto, termasuk Salahuddin sendiri, keputusan PKB ini tentu sangat melegakan. Dalam dua minggu terakhir, Golkar dan tim sukses Wiranto tampaknya terpasung dengan ketidakjelasan sikap Gus Dur. Betapa pun telah mengantongi surat jaminan dari DPP PKB untuk mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah jika Gus Dur terganjal sebagai capres, pernyataan-pernyataan Gus Dur justru mementahkan surat jaminan yang pernah dia tanda tangani.
Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur menyatakan akan golput dan berada di luar sistem, yang berarti dia tidak mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
Karena itu, keputusan DPP PKB mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah setidaknya bisa dijadikan pegangan bagi PKB pada tingkat daerah untuk bergerak ke akar rumput. Selama ini, terutama setelah KPU mengumumkan kegagalan Gus Dur sebagai capres pada 22 Mei lalu, pengurus PKB di daerah mengalami disorientasi politik: golput, mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah, atau memberikan suara ke pasangan Mega-Hasyim. Kader-kader PKB pun gamang untuk bersikap, ewuh pakewuh: maju kena mundur kena. Bahkan, sebagian pengurus PKB yang terlibat menjadi tim sukses pasangan capres Wiranto-Gus Sholah harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang, tidak ada lagi hambatan struktural ataupun psikologis bagi kader PKB untuk bergabung dengan tim sukses Wiranto-Gus Sholah.
Persoalannya, keputusan DPP PKB di atas sudah agak terlambat. Tidak hanya karena tim sukses dari capres-capres lain telah bergerak jauh ke akar rumput, namun yang terpenting karena massa NU, khususnya massa PKB, yang semestinya menjadi captive market bagi pasangan Wiranto-Gus Sholah telah "diobrak-abrik" oleh tim sukses Mega-Hasyim. Karena itu, pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah apakah keputusan PKB mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah itu bisa mendongkrak popularitas Wiranto sehingga dapat menarik suara massa PKB. Dan, seberapa besar popularitas Gus Sholah untuk bisa merangkul massa NU, sementara pada sisi lain Ketua Umum PBNU berpasangan dengan capres Megawati?
Pada tingkat para kiai kultural dan kebanyakan kiai PKB, setidaknya beberapa kiai Jatim yang diwawancarai penulis menyebutkan, pasangan Wiranto-Gus Sholah memperoleh dukungan lebih luas dibandingkan dengan pasangan Mega-Hasyim. Bagi kiai semacam itu, Wiranto lebih memiliki keunggulan sebagai capres karena di dalam Islam pemimpin nasional laki-laki jauh lebih afdal ketimbang pemimpin perempuan. Apalagi, secara geneologis, Gus Sholah memiliki keturunan darah biru sebagai cucu pendiri NU, KH Hasyim AsyÃari. Namun, di luar dua pertimbangan di atas, Gus Sholah dianggap lebih layak secara politik mewakili NU karena maju melalui PKB. Para kiai itu menilai, sejak PBNU mendirikan PKB, semua saluran politik NU terutama yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan sepatutnya disalurkan melalui PKB.
Sebaliknya, di samping tidak afdal dalam pandangan fikih, mendukung pasangan Mega-Hasyim justru menyimpan banyak persoalan. Megawati di mata sebagian kiai dan massa pendukung Gus Dur adalah otak di balik pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagian kiai mengaku tidak sanggup menanggung beban psikologis jika harus mendukung pasangan capres dan cawapres yang sampai sekarang dianggap lawan politik kiai anutannya, Gus Dur. Apalagi, di mata sebagian kiai, sikap Hasyim Muzadi dalam merespons berbagai pernyataan Gus Dur yang dianggap telah keluar dari tradisi pesantren, yaitu kesantunan santri terhadap kiai sebagaimana kelaziman hubungan kiai-santri. Pernyataan Hasyim untuk tetap maju sebagai cawapres tanpa harus meminta restu Gus Dur misalnya, dianggap sebagai sikap seorang santri yang nakal, tidak tawaduk terhadap kiai.
Persoalannya, pada tingkat massa NU, nama Salahuddin Wahid tidak begitu dikenal. Gus Dur memang sangat populer di kalangan kaum nahdliyyin. Namun, tidak banyak warga NU yang mengetahui bahwa Gus Sholah adalah adik kandung Gus Dur. Karena itu, tugas berat tim sukses Wiranto adalah memopulerkan nama Gus Sholah sebagai adik kandung Gus Dur sekaligus cucu dari KH Hasyim AsyÃari, baru memopulerkan nama Wiranto sebagai pendamping Gus Sholah. Kalau tidak, massa NU akan lebih mudah memberikan suaranya ke pasangan Mega-Hasyim.
Apalagi, Hasyim memiliki dukungan cukup luas di kalangan elite dan sebagian kiai struktural NU, khususnya yang berada di jajaran pengurus Tanfidiyah. Dengan dukungan elite-elite NU di jajaran Tanfidiyah, gerak tim sukses Hasyim jauh lebih cekatan. Di
beberapa daerah di Jawa Timur misalnya, tim sukses Mega-Hasyim sudah merambah sampai ke desa-desa. Berbagai acara keagamaan seperti maulid nabi, istigotsah, bahkan pertemuan-pertemuan resmi pengurus NU bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kubu Mega-Hasyim. Dengan dukungan material yang hampir tidak terbatas, banyak kiai struktural NU yang bisa diklaim sebagai pendukung pasangan Mega-Hasyim.
Di samping itu, pasangan Mega-Hasyim tampaknya mendapat dukungan luas dari para kiai di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. Betapa pun massa NU di tiga provinsi itu tidak begitu solid dukungannya ke PKB, dukungan para kiai NU di wilayah ini tentu sangat berarti bagi pasangan Mega-Hasyim. Di atas semua itu, satu variabel penting yang perlu diperhitungkan untuk mengukur ke mana larinya suara PKB dan NU adalah sikap politik Gus Dur menjelang pemilu presiden dan wakil presiden. Harus diakui, di kalangan massa NU, khususnya di Jawa Timur, Gus Dur masih menjadi magnet yang cukup besar sebagai perekat afiliasi politik.
Massa NU yang tidak setuju Gus Dur maju sebagai capres pun akan menunggu fatwa atau melihat sikap politik Gus Dur. Ke mana arah pilihan politik Gus Dur pada pemilu presiden dan wakil presiden, akan banyak diikuti oleh para pendukungnya. Persoalannya, sejauh ini Gus Dur mengaku akan golput pada Pemilu 5 Juli mendatang. Jika sikap golput ini dipertahankan, tentu sangat tidak menguntungkan bagi pasangan Wiranto-Gus Sholah pada satu sisi dan menguntungkan pasangan Mega-Hasyim pada sisi lain. Sikap golput Gus Dur akan mendorong keberanian massa NU untuk memilih capres di luar pasangan Wiranto-Gus Sholah.
Sama halnya kampanye khitah Hasyim Muzadi mendorong keberanian massa NU untuk memilih partai di luar PKB. Tentu saja, akan menjadi lain jika Gus Dur terlibat dalam kampanye politik mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah. Betapa pun Gus Dur mengaku akan golput, jika dia menganjurkan massa PKB termasuk massa NU untuk memilih pasangan Wiranto-Gus Sholah, massa PKB akan mendukung pasangan tersebut. Sekeras-keras hati Gus Dur, mungkin dia tidak tega melihat adiknya berjuang sendirian memperebutkan kursi wapres bersama Wiranto. Bukankan, jika nasib mujur, kursi wapres itu bisa sebagai batu loncatan ke kursi presiden lima tahun ke depan?
(Penulis adalah dosen FISIP Unair, direktur PuSDeHAM Surabaya, dan pengamat NU-33j)
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/27/nas03.htm
SETELAH ditunggu cukup lama, DPP PKB Rabu kemarin memutuskan untuk mendukung pasangan capres Wiranto-Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Bagi sebagian kalangan, keputusan ini tidak terlalu mengejutkan. Paling tidak, dukungan terhadap pasangan Wiranto-Salahuddin itu tidak keluar dari skenario yang dipersiapkan Tim Sembilan di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Dua minggu lalu, Tim Sembilan bersama KH Abdullah Faqih memutuskan, bila KH Abdurrahman Wahid gagal sebagai capres karena terganjal syarat kesehatan, maka PKB akan mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah.
Bagi Golkar dan Wiranto, termasuk Salahuddin sendiri, keputusan PKB ini tentu sangat melegakan. Dalam dua minggu terakhir, Golkar dan tim sukses Wiranto tampaknya terpasung dengan ketidakjelasan sikap Gus Dur. Betapa pun telah mengantongi surat jaminan dari DPP PKB untuk mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah jika Gus Dur terganjal sebagai capres, pernyataan-pernyataan Gus Dur justru mementahkan surat jaminan yang pernah dia tanda tangani.
Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur menyatakan akan golput dan berada di luar sistem, yang berarti dia tidak mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
Karena itu, keputusan DPP PKB mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah setidaknya bisa dijadikan pegangan bagi PKB pada tingkat daerah untuk bergerak ke akar rumput. Selama ini, terutama setelah KPU mengumumkan kegagalan Gus Dur sebagai capres pada 22 Mei lalu, pengurus PKB di daerah mengalami disorientasi politik: golput, mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah, atau memberikan suara ke pasangan Mega-Hasyim. Kader-kader PKB pun gamang untuk bersikap, ewuh pakewuh: maju kena mundur kena. Bahkan, sebagian pengurus PKB yang terlibat menjadi tim sukses pasangan capres Wiranto-Gus Sholah harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang, tidak ada lagi hambatan struktural ataupun psikologis bagi kader PKB untuk bergabung dengan tim sukses Wiranto-Gus Sholah.
Persoalannya, keputusan DPP PKB di atas sudah agak terlambat. Tidak hanya karena tim sukses dari capres-capres lain telah bergerak jauh ke akar rumput, namun yang terpenting karena massa NU, khususnya massa PKB, yang semestinya menjadi captive market bagi pasangan Wiranto-Gus Sholah telah "diobrak-abrik" oleh tim sukses Mega-Hasyim. Karena itu, pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah apakah keputusan PKB mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah itu bisa mendongkrak popularitas Wiranto sehingga dapat menarik suara massa PKB. Dan, seberapa besar popularitas Gus Sholah untuk bisa merangkul massa NU, sementara pada sisi lain Ketua Umum PBNU berpasangan dengan capres Megawati?
Pada tingkat para kiai kultural dan kebanyakan kiai PKB, setidaknya beberapa kiai Jatim yang diwawancarai penulis menyebutkan, pasangan Wiranto-Gus Sholah memperoleh dukungan lebih luas dibandingkan dengan pasangan Mega-Hasyim. Bagi kiai semacam itu, Wiranto lebih memiliki keunggulan sebagai capres karena di dalam Islam pemimpin nasional laki-laki jauh lebih afdal ketimbang pemimpin perempuan. Apalagi, secara geneologis, Gus Sholah memiliki keturunan darah biru sebagai cucu pendiri NU, KH Hasyim AsyÃari. Namun, di luar dua pertimbangan di atas, Gus Sholah dianggap lebih layak secara politik mewakili NU karena maju melalui PKB. Para kiai itu menilai, sejak PBNU mendirikan PKB, semua saluran politik NU terutama yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan sepatutnya disalurkan melalui PKB.
Sebaliknya, di samping tidak afdal dalam pandangan fikih, mendukung pasangan Mega-Hasyim justru menyimpan banyak persoalan. Megawati di mata sebagian kiai dan massa pendukung Gus Dur adalah otak di balik pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid. Sebagian kiai mengaku tidak sanggup menanggung beban psikologis jika harus mendukung pasangan capres dan cawapres yang sampai sekarang dianggap lawan politik kiai anutannya, Gus Dur. Apalagi, di mata sebagian kiai, sikap Hasyim Muzadi dalam merespons berbagai pernyataan Gus Dur yang dianggap telah keluar dari tradisi pesantren, yaitu kesantunan santri terhadap kiai sebagaimana kelaziman hubungan kiai-santri. Pernyataan Hasyim untuk tetap maju sebagai cawapres tanpa harus meminta restu Gus Dur misalnya, dianggap sebagai sikap seorang santri yang nakal, tidak tawaduk terhadap kiai.
Persoalannya, pada tingkat massa NU, nama Salahuddin Wahid tidak begitu dikenal. Gus Dur memang sangat populer di kalangan kaum nahdliyyin. Namun, tidak banyak warga NU yang mengetahui bahwa Gus Sholah adalah adik kandung Gus Dur. Karena itu, tugas berat tim sukses Wiranto adalah memopulerkan nama Gus Sholah sebagai adik kandung Gus Dur sekaligus cucu dari KH Hasyim AsyÃari, baru memopulerkan nama Wiranto sebagai pendamping Gus Sholah. Kalau tidak, massa NU akan lebih mudah memberikan suaranya ke pasangan Mega-Hasyim.
Apalagi, Hasyim memiliki dukungan cukup luas di kalangan elite dan sebagian kiai struktural NU, khususnya yang berada di jajaran pengurus Tanfidiyah. Dengan dukungan elite-elite NU di jajaran Tanfidiyah, gerak tim sukses Hasyim jauh lebih cekatan. Di
beberapa daerah di Jawa Timur misalnya, tim sukses Mega-Hasyim sudah merambah sampai ke desa-desa. Berbagai acara keagamaan seperti maulid nabi, istigotsah, bahkan pertemuan-pertemuan resmi pengurus NU bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kubu Mega-Hasyim. Dengan dukungan material yang hampir tidak terbatas, banyak kiai struktural NU yang bisa diklaim sebagai pendukung pasangan Mega-Hasyim.
Di samping itu, pasangan Mega-Hasyim tampaknya mendapat dukungan luas dari para kiai di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. Betapa pun massa NU di tiga provinsi itu tidak begitu solid dukungannya ke PKB, dukungan para kiai NU di wilayah ini tentu sangat berarti bagi pasangan Mega-Hasyim. Di atas semua itu, satu variabel penting yang perlu diperhitungkan untuk mengukur ke mana larinya suara PKB dan NU adalah sikap politik Gus Dur menjelang pemilu presiden dan wakil presiden. Harus diakui, di kalangan massa NU, khususnya di Jawa Timur, Gus Dur masih menjadi magnet yang cukup besar sebagai perekat afiliasi politik.
Massa NU yang tidak setuju Gus Dur maju sebagai capres pun akan menunggu fatwa atau melihat sikap politik Gus Dur. Ke mana arah pilihan politik Gus Dur pada pemilu presiden dan wakil presiden, akan banyak diikuti oleh para pendukungnya. Persoalannya, sejauh ini Gus Dur mengaku akan golput pada Pemilu 5 Juli mendatang. Jika sikap golput ini dipertahankan, tentu sangat tidak menguntungkan bagi pasangan Wiranto-Gus Sholah pada satu sisi dan menguntungkan pasangan Mega-Hasyim pada sisi lain. Sikap golput Gus Dur akan mendorong keberanian massa NU untuk memilih capres di luar pasangan Wiranto-Gus Sholah.
Sama halnya kampanye khitah Hasyim Muzadi mendorong keberanian massa NU untuk memilih partai di luar PKB. Tentu saja, akan menjadi lain jika Gus Dur terlibat dalam kampanye politik mendukung pasangan Wiranto-Gus Sholah. Betapa pun Gus Dur mengaku akan golput, jika dia menganjurkan massa PKB termasuk massa NU untuk memilih pasangan Wiranto-Gus Sholah, massa PKB akan mendukung pasangan tersebut. Sekeras-keras hati Gus Dur, mungkin dia tidak tega melihat adiknya berjuang sendirian memperebutkan kursi wapres bersama Wiranto. Bukankan, jika nasib mujur, kursi wapres itu bisa sebagai batu loncatan ke kursi presiden lima tahun ke depan?
(Penulis adalah dosen FISIP Unair, direktur PuSDeHAM Surabaya, dan pengamat NU-33j)
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/27/nas03.htm
Langganan:
Postingan (Atom)